Pencarian pada:
 
Detail Cantuman Artikel
Judul : Tantangan Industri Film di Indonesia
Penulis : Nunus Supardi
Sumber :
  • artikel&sub
  • detail&id
  • 41
Subjek : Perfilman

 Film mulai dimasukkan sebagai bagian kebudayaan pada saat Kongres Kebudayaan yang berlangsung tahun 1951 di Bandung. Dengan dimasukkannya sensor (saat itu ditulis dan diucapkan, “sensur”) film ke dalam agenda kongres, Asrul Sani menyebutnya sebagai peristiwa bersejarah yang penting, karena film diakui sebagai  masalah kebudayaan. Sebelumnya film lebih dilihat bukan sebagai hasil seni melainkan hanya sebagai barang dagangan semata (Majalah Indonesia: No. 1-2-3/1952).

Pengakuan film sebagai karya seni tentu mempunyai alasan. Tidak dapat dipungkiri, film adalah karya kreatif, yang di dalamnya terjalin berbagai unsur seni. Jika mau dicari bandingannya, mungkin seni pertunjukan wayang kulit (Jawa, Bali) dan wayang golek (Sunda) menjadi pembanding yang tepat. Sebagai media ekpresi seni, dalam proses pertunjukan seni wayang berbagai unsur seni dirajut sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang artistik. Ada seni drama, seni rupa, seni musik/gamelan, seni tari, seni suara, seni sastra, tata suara, tata cahaya, dll. Demikian pula halnya dalam proses perekaman gambar sebuah cerita ke dalam pita seloluid menjadi film, berbagai unsur seni itu dirajut melalui proses kreatif yang melibatkan banyak orang seperti halnya wayang kulit dan wayang golek. Dengan demikian film adalah produk budaya yang lahir melalui proses yang kompleks.

Jika 60 tahun yang Asrul Sani menyebut film sebagai barang dagangan, kini film dimasukkan  sebagai unsur industri budaya (IB). Konsep IB yang dilansir  tahun 1944 oleh Teodor W. Adorno dengan istilah “The Culture Industry” dan kemudian di Inggris disebutCreative Industry, di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Ekonomi Kreatif (EK), mengikuti pendapat John Howkins dalam bukunya The Creative Economy: How People make Money from Ideas, yang terbit tahun 2001. 

Di beberapa negara  seperti di AS, Inggris, Jerman, Prancis, India, Korea, Cina, Taiwan, IB/EK khususnya industri film mendapat perhatian yang besar. Industri film telah memberikan kontribusi besar bagi devisa negara. Sementara di Indonesia, boleh dikatakan baru dasawarsa terakhir ini mulai diperbincangkan. IB/EK dinilai tepat untuk dijadikan primadona ekonomi Indonesia, karena diyakini mampu memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara. Menurut penjelasan Departemen Perdagangan (Deperdag) ada 14 unsur yang dikembangkan dalam IB/EK, satu diantaranya adalah film. Unsur yang lain adalah: Feysen, Kerajinan, Desain, Musik, Penerbitan dan Percetakan, Permainan Interaktif, Pasar   seni dan Barang antik, Perikalanan,  Video dan Fotografi, Arsitektur, Seni Pertunjukan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Televisi dan Radio serta Riset dan Pengembangan (Sumber: Deperdag).

Di Inggris IB/EK berhasil menyumbangkan sekitar 7.9% dari total GDP Inggris (2000) serta memiliki tingkat pertumbuhan 9% (1997-2001), jauh di atas pertumbuhan sektor ekonomi lainnya yang rata-rata 2.8% setahun.  Sementara itu menurut “The Creative Economy Report tahun 2008, di AS  kontribusi IB/EK tahun 2005 mencapai $ 424,4 miliar, sedangkan  menurut prediksi John Howkins, pada tahun 2020 nanti  AS pertumbuhan IB/EK akan mencapai $ 6,1 trilyun. Negeri Singapura sebagai negara yang memiliki kepekaan terhadap prospek IB/EK – meski tidak memiliki potensi budaya seperti Indonesia - telah memprediksi kontribusinya akan tumbuh dari 3% (tahun 2000) menjadi 6% (tahun 2010). Optimisme Singapura didukung oleh hasil penelitian yang menyimpulkan besarnya tingkat kelipatan penggandaan pengembalian investasi di Singapura untuk usaha di bidang industri budaya sebesar 1.6, sementara industri manufaktur 1.34, dan perbankan hanya sekitar 1.29.

Sebagai ilustrasi seberapa besar keberhasilan Indonesia dalam pengembangan IB/EK patut ditampilkan data urutan negara pengekspor IB/EK di beberapa negara Asia tahun 2005. China yang kita semua tahu merupakan negara yang memiliki potensi budaya yang kaya dari ekspor IB/EK telah menghasilkan devisa sebesar, $ 61,36 miliar, disusul Hongkong, $ 27,68 miliar, Thailand, $ 4,32 miliar, Malaysia, $ 3,233 miliar, Singapura, $ 3,067 miliar, dan Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan beranekaragam hanya mampu meraup sebesar  $ 2,833 miliar. Sungguh ironis, Indonesia yang memiliki budaya bernekaragam justru berada pada urutan setelah Singapura yang boleh dikatakan tidak banyak memiliki potensi budaya.

Bagaimana keberhasilan industri film dibandingkan dengan keberhasilan unsur-unsur IB/EK yang lain dalam menyumbang devisa negara? Berdasarkan data tahun 2006, bidang kerajinan  menempati nomer urut satu dalam menyumbang devisa sebesar 25,51%, disusul oleh Feysen 43,71%. Bidang periklanan menyumbang 7,93%, desain 5,88%, musik 3,65%, penerbitan dan percetakan 4,09%, permainan interaktif 0,32%, pasar seni dan barang antik 0,65%,  arsitektur 3,95%, seni pertunjukan 0,12%, layanan komputer dan piranti lunak 0,99%, televisi dan radio 2,04%,  serta riset dan pengembangan sebesar 0,93%. Sementara untuk unsur Film,  setelah digabung dengan Video dan Fotografi hanya mampu menyumbang sebesar 0,24% saja (Kompas: 26/09/2008). Lalu, berapa persen yang dapat disumbangkan oleh industri film?

Dari data di atas dengan jelas menunjukkan bidang film menempati urutan terakhir dari 14 unsur EK/IB. Sungguh besar dan berat tantangan yang dihadapi oleh industri perfiman Indonesia untuk dapat mengejar ketertinggalannya dengan unsur IB/EK yang lain dalam menyumbang devisa negara. Lebih-lebih dalam bersaing dengan industri film di negara-negara lain.

Kondisi seperti di atas tidak boleh berjalan berkepanjangan. Perlu dilakukan “general checkup” untuk  mengetahui lubang-lubang kekurangan yang harus ditutup. Jika film memang telah dinobatkan sebagai unsur EK/IB yang akan memberikan kontribusi  komersial maupun non-komersial bagi kemajuan bangsa, maka seluruh elemen yang terkait dengan film harus turun tangan bersama-sama membangun perfilman Indonesia. Cetak biru EK/IB hingga 2020 yang disusun oleh Departemen Perdagangan harus menelorkan jalan keluar yang kongkrit untuk menembus tantangan itu. Perlu juga kita renungkan bersama sindiran sahabat dari Jepang waktu bertemu di Festifal Film Taiwan Januari lalu dengan mengatakan: “Sudahlah...., Indonesia jangan ribut terus. Pastilah akan banyak film Indonesia yang menang festival”.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia