Pencarian pada:
 
Detail Cantuman Artikel
Judul : Menjelang Kematian Prematur Film Indonesia
Penulis : Akhlis Suryapati
Sumber :
  • artikel&sub
  • detail&id
  • 50
Subjek : Perfilman

 Banyak anggapan bahwa sekarang ini industri perfilman Indonesia sedang bangkit kem­ba­li setelah kematian suri satu dekade (1990-2000) dan menuju pada masa kejayaan untuk men­­­jadi tuan rumah sendiri serta tamu bermartabat di negeri orang. Pada suasana eforia se­ma­cam ini, yang kurang diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya kematian prematur Film In­do­nesia, yaitu kematian pada saat embrio kebangkitan tidak sempat benar-benar berevolusi atau ber­metamorfosa me­nuju bentuk yang diharapkan. Industri film Indonesia bukannya tumbuh, melainkan gugur se­belum berkembang. Kematian prematur Film Indonesia sekarang ini sangat mungkin terjadi, bahkan gejala-ge­­jalanya sudah tampak, manakala kita mau sedikit peka belajar dari siklus sejarah Perfilman Na­sional.  Maka ada baiknya jika perayaan Hari Film Nasional (HFN) ke-60 tahun ini, bisa di­ja­di­kan momentum masyarakat perfilman di Indonesia untuk melakukan retrospeksi dan se­lan­jut­nya berpikir ulang dalam kebijakan mengelola perfilman.

Tingkat kejenuhan masyarakat penonton film nasional sudah mulai tampak. Dominannya film-film bertema horor dan seks murahan yang cenderung menjual sensasi, judul ngawur asal menyentak, yang awalnya adalah ‘demi permintaan penonton’, pada gilirannya telah membuat kepercayaan masyarakat terhadap film Indonesia berangsur-angsur menurun.

Sekarang ini rata-rata setiap pekan terpampang tiga judul film Indonesia di bioskop. Se­akan membanggakan, karena berhasil mengalahkan dominasi film impor dan sanggup men­ja­di­kan film impor sekadar suplisi dalam peredaran film secara keseluruhan. Namun dominasi ini ti­dak lantas berhasil mengumpulkan jumlah penonton yang memadai, atau meningkatkan rata-ra­ta perolehan jumlah penonton film. Jika pernah ada film  Indonesia ditonton 1,5 juta atau 3 juta penonton, itu masih dalam kerangka eforia, bukan karena terbangunnya kuantitas dan kualitas penonton film di negeri ini.

Harap juga diingat bahwa di belakang film-film dengan publikasi gencar dan capaian jumlah penonton di atas satu juta orang, banyak film Indonesia yang hanya mampu mengumpulkan penonton di bawah 50.000 orang, bahkan ada yang hanya belasan ribu penonton. Yang bernasib begini jelas rugi besar secara finansial.

Secara umum, belakangan nyaris tidak ada film Indonesia yang berhasil tembus meraih pe­nonton di atas 300.000 orang. Padahal ang­ka 300.000 penonton ini adalah batas standar secara mudah untuk bisa mencapai break event point jika sebuah film diproduksi dengan biaya keseluruhan sekitar Rp2 miliar.

Sulitnya mencapai penonton 300.000 orang, membuat produser menurunkan standar biaya produksi. Film-film Indonesia yang dibuat belakangan ini, dipatok untuk tidak meng­ha­biskan lebih dari Rp1, 5 miliar. Ada yang hanya Rp1 miliar. Malahan sekarang mulai ber­kembang tren ‘borongan membuat film’ dengan biaya di bawah Rp1 miliar, yaitu berkisar antara Rp600 juta sampai Rp900 juta. Film apa yang dihasilkan? Tentunya asal judul bisa bikin pe­nasaran, gambar bisa dilihat, cerita bisa diikuti, adegan-adegan mengundang perhatian. Te­ma seks dan horor menjadi rumus paling gampang.

Suasana seperti ini mirip tahun 1990 menjelang kematian suri perfilman Indonesia. Pada saat itu, film-film seks dan komedi konyol tidak lagi mendapat perimbangan dari film-film yang memiliki kualitas, dengan alasan pembuat film ‘memenuhi tuntutan selera penonton bioskop’. Sampai-sampai muncul rumus 3T (Tangis, Tinju, Tawa) atau Sekwilda (Sekitar Wilayah Dada), yang semuanya mengacu pada pengertian bahwa membuat film yang laku adalah yang asal banyak tangisnya, banyak gebug-gebugan, banyak tawanya, atau mengeksploitasi tubuh wanita dengan memamerkan wilayah dada dan paha serta adegan-adegan ranjang. Judul-judul film Indonesia pun serba sensasional dan asosiatif-konotatif terhadap seks.

Melalui film-film semacam itu, secara sistemik penonton film Indonesia terbentuk, yaitu ma­syarakat penonton dengan selera rendah; menonton film untuk rekreasi dan hiburan se­raya berfantasi mesum. Kebutuhan orang atas hal semacam ini sifatnya sejenak dan tidak kon­sis­ten, serta pada akhirnya tidak bisa dipenuhi oleh film di bioskop. Akibatnya masyarakat pe­nonton Indonesia buyar, mereka bosan menonton film Indonesia, lebih memilih menonton film porno di rumah atau di internet.

Sedangkan penonton lain, yang memandang film selain sebagai hiburan juga karya kreatif yang mengekspresikan dan bermuatan nilai-nilai, sudah telanjur tidak punya kepercayaan lagi pada film Indonesia. Untuk datang ke bioskop saja mereka tidak mau, apalagi menyaksikan film Indonesia, apalagi memberikan penilaian. Entah itu film baik atau film buruk, mereka tidak peduli, tidak percaya lagi.  Inilah yang akhirnya membuat film Indonesia mati.

Saat ini gejala mirip sedang terlihat, siklus kiranya berlaku. Pembuat film menuntut kebebasan sepenuh-penuhnya dalam berkarya, kalau perlu bebas menampilkan artis porno, sementara para pelaku industri berpacu membuat film asal cepat, asal murah,  asal laku. Klop. Masyarakat diatasnamakan pasar bebas ‘diracuni’ dengan puji sanjung bahwa mereka adalah pintar dan cerdas, bisa memilih sendiri mana baik dan mana yang buruk. Sebuah rekayasa sosial-budaya berbasis kebebasan yang dikendalikan oleh kekuatan industri kapitalistik. Ironis kan? Kebebasan kok dikendalikan! Tapi kita bersorak-sorak gembira. Termasuk dalam mengelola perfilman nasional.

Dengan jumlah produksi 87 judul pada tahun lalu (2009), sedangkan tahun sebelumnya 77 judul, tahun sebelumnya lagi di angka 50-an judul, maka grafik peningkatan jumlah produksi film Indonesia dianggap sebagai indikator makin menguatnya industri perfilman nasional. Pemerintah sendiri  berkonsentrasi untuk memacu jumlah produksi, malah kalau bisa 200 judul per tahun. Bukan hanya itu, sekarang ini iklim yang berkembang adalah seluruh orang ingin membuat film, baik sebagai produser maupun sineas. Dari anak sekolah, komunitas film, mahasiswa jurusan multimedia, sampai selebriti, pedagang, juragan, orang kaya baru, dan sebagainya, semuanya ‘ingin membuat film.’ Tidak terpikirkan, atau kurang serius diperhatikan: Siapa yang nonton film-film itu? Di mana dipertunjukkan? Bagaimana mengedarkannya?

Jika berlangsung kegiatan untuk film – seperti diskusi, seminar, atau workshop, serta program-program kegiatan lainnya mengenai film – yang didorong adalah bagaimana orang-orang jadi pembuat film serta agar berinvestasi di film. Jarang orang bicara investasi untuk bioskop supaya media pertunjukan film makin banyak dan meluas, jarang orang bicara investasi untuk peredaran supaya kegiatan pendistribusian film bisa memanfaatkan keluasan wilayah Indonesia dengan 250 juta penduduknya, jarang orang bicara tentang pembinaan penonton supaya penonton film Indonesia semakin banyak dan semakin berkualitas.

Logika paling sederhana: Kokohnya industri perfilman adalah karena ada penonton (konsumen) yang berkualitas dan berkuantitas. Penonton berkualitas akan memacu produksi film yang bermutu, penonton berkuantitas akan memacu banyaknya jumlah produksi.

Kenyataannya, kalangan yang mengaku sebagai pemangku kepentingan perfilman mau­pun pemerintah sebagai pembina perfilman nasional, nyaris tidak ada program strategis dalam bi­dang pembinaan penonton ini atau setidaknya kebijakan pengelolaan perfilman yang mem­pe­du­likan pembinaan penonton berkelanjutan guna mendapatkan penonton film yang berkualitas dan berkuantitas. Yang terjadi, semua orang didorong membuat film tanpa perlu untuk ‘mencintai’ film sebagai karya cipta seni budaya dan tontonan-hiburan sehat.

Jika situasi macam ini berlanjut, bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam eforia menuju kebangkitan Film Indonesia sekarang ini, yang terjadi sebenarnya adalah kondisi menjelang kematian prematur Film Indonesia. Kematian prematur adalah kematian pada saat sesuatu belum sempat benar-benar hidup seutuhnya.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia