Pencarian pada:
 
Detail Cantuman Artikel
Judul : MASAALAH FILM dan DJALAN KELUAR Bagi industri film nasional
Penulis : Siagian, Bachtiar
Sumber : Aneka: Terutama mengenai olahraga dan film, No. 6, 1957. Hlm. 15,24
Subjek : Film

MASAALAH FILM dan DJALAN KELUAR
Bagi industri film nasional

Film dewasa ini mengandung 2 unsur pokok: unsur ekonomi dan unsur kebudajaan. Ia bukan sadja merupakan hasil dari perkembangan teknik dan industri, tapi ia djuga merupakan hasil dari perkembangan kerohanian jang mewudjudkan film2 kesenian, pendidikan dan sebagainja. Bahkan dibeberapa negeri ada liga2 film keagamaan. Dalam hubungan komunikasi ia mengambil kedudukan jang penting disamping pers, radio dan televisi. Karena dasar dan sifatnja itu masaalah film dalam satu2 negeri tidak dapat lepas dari hubungan2 masaalah ekonomi dan kebudajaan dunia, dan tidak bisa dipisahkan dari hubungan2 sosial dan politik dalam pandangan nasional maupun internasional.

 

DALAM HUBUNGAN INI pulalah harus  dikemukakan suatu kenjataan, bahwa persoalan film tidak dapat hanja diserahkan pada pengusaha2 atau pedagang2 film, jang umumnja  menindjau film hanja dari segi2 kepentingan komersiil. Persatuan Pengusaha Film Indonesia (PPFI) dalam siarannja tertanggal 17 Maret 1957 mengenai keputusan pemilik2 studio dalam rapatnja tanggal tersebut hal. 3. menjatakan antara lain:”bahwa industri film bukanlah institut pendidikan atau penerangan, melainkan ternjata  adalah suatu dagang, disamping tentunja ada tanggungdjawab moril jang dirasakan oleh masing2 producer”. Dari sikap tesebut djelaslah sudah dari sudut mana pengusaha2 itu memandang persoalan film dan industri film. Apa yang dimaksud dengan tanggungdjawab moril, terasa samar2.

Kenjataan2 jang berlaku sekarang disemua negeri menunjukan bahwa film bisa bersifat negatif dan bisa pula mentjapai sifat positif dalam hubungan kepentingan nasionalnya. Baik  dari sudut ekonomi maupun kebudajaan ia bisa mendjadi alat dan sendjata untuk kepentingan pembangunan nasional dalam arti jang luas, tapi sebaliknja ia dapat mendjadi sesuatu jang merugikan kita. Oleh karenanja masaalah film, bukanlah hanja masaalah organisasi pengusaha2 sematjam PPFI, bukanlah hanya masaalah organisasi artis sematjam PARFI , bukanlah hanya masaalah Kementerian Perekonomian, tapi merupakan masaalah nasional jang  penting, jang tidak hanja menjadi tanggungdjawab pemerintah  dan pengusaha2 ataupun artis film, tapi djuga mendjadi tanggungdjawab pemimpin2 nasional, pekerdja2 kebudajaan, ahli2 pendidikan dan sebagainja. Sebagai suatu bangsa jang sadar akan situasi dunia dewasa ini, dimana berlangsung perdjuangan antara blok imperialis disatu pihak dan blok gerakan kemerdekaan nasional dilain fihak, dimana kita tersangkut di dalamnja, kita tidak dapat melepaskan masaalah film ini dari hubungan2 situasi itu.

            Dalam hubungan itu kita telah menetapkan sikap memilih blok anti imperialis, bukan sadja dalam artian politik dan ekonomi, tapi djuga seharusnja dari segi kebudajaan. Adalah sesuatu jang mustahil kita dapat melakukan  pembangunan negara, pembangunan masjarakat dan kebudajaan nasional jang sesuai dengan sikap kita, dengan tidak mengikis dan menghancurkan sistim serta dasar ekonomi kolonial jang masih berdjalan dalam negeri dan jang ternjata menguntungkan fihak imperialis. Dalam hubungan itu, film dapat didjadikan sematjam sendjata jang praktis dan tepat untuk turut aktip melakukan perombangan (?red.) sistim dan dasar tsb. Serta dapat membantu usaha2 pembangunan djasmaniah  dan rohaniah jang positip.

            Ditindjau dari keadaan waktu, tempat dan suasana, adalah tepat djika film dan industri nasional didjadikan sendjata anti-imperialis, dan jang membantu pembangunan nasional dalam artian jang seluas2nja. Sebagai alat ekonomi ia dapat membangunkan, bukan sadja  usaha2 industriil, tapi djuga memberi kemungkinan2 menurunkan grafik import dan meningkatkan export, jang berarti menambah deviezen negara.

            Sebagai sendjata kebudajaan, ia bukan sadja dapat turut merombak dan mengikis sisa2 kebudajaan  kolonial dan feodal dengan pengaruhnya jang besar  pada masa itu, tapi djuga dapat meningkatkan ketjerdasan dan kesedaran rakyat kearah jang lebih madju. Ia dapat didjadikan sematjam universitas rakjat jang menjebarkab pendidikan, pengetahuan, agama, kesenian  dan sebagainja. Dalam hubungan komunikasi dan hubungan bangsa2, ia dapat memperkokoh front anti imperialis. Teranglah bahwa  meninjau masaalah film, tidak dapat hanja dari segi formalitet2 teknis dan administratif, tidak dapat hanja dari segi “bedrijfsgroepeering” atau financieel. Sebaliknja masaalah film dan industri  film tidak dapat hanja  dipandang dari sudut kulturil belaka. Segi2 ekonomi dan kebudajaannja harus seimbang dan ditempatkan pada funksi jang sewadjarnja dalam hubungan pembangunan nasional.

 

SEDJARAH INDUSTRI FILM KITA

            Pembikinan film2 di Indonesia dimulai dengan tudjuan2 komersiil, dan dikerjakan oleh pengusaha2 Tionghoa. Memang ada djuga cineast2 seperti Mannus Franken dan Albert Balinjang sedikit banyaknja punja pandangan2 lain, namun jang aktip menggerakkan pembikinanfilm ialah pedagang2 Tionghoa tersebut. Ada djuga modal Belandadilapangan film, tapi sangat terbatas sesuai dengan  politik  Belanda yang sengadja industrialisasi di Indonesia. Dari  segi ekonomi dan kebudajaan, teranglah bahwa pembikinan film dewasa itu tidak menguntungkan apa2 bagi bangsa Indonesia, bahkan terkadang merugikan karena tjorak film2 a la Tarzan, Cowboy, Bandit, dan sebagainjajang umumnya merupakan saluran kearah rasarendahdiri, (inferioriteitcomplex), demoralisasi dan sebagainja, Imitasi2 itu terdjadi sesudah pedagang2film meluaskan pasaran, dan sesudah merasakan saingan film2 Amerika. Menurut Armyn Pane dalam risalahnja “ Produksi Film Tjerita di Indonesia”, pengusaha2 Tionghoa itumulanja mengambil pasaran film dikalangan penduduk jang berbahasa Tionghoa, dan jang tentu sadja tjorak filmnja berdasar  lakon2 klasik Tionghoa. Sesudah pengusaha2 tersebut meluaskan pasaran kekalangan penduduk berbahasa Melaju Tionghoa, tjorak lakon2 filmnja mengalami perobahan pula, sesuai dengan keperluan pasar. Teranglah bahwa tjorak2 film waktu itu didasarkan pada hukum dagang “vraag en aanbod” sebagai djalan kesukses komersil. Pemerintah  kolonial menarik keuntungan politis dari keadaan2 tersebut.

            Dizaman pendudukan djepang, film mendapat kedudukan jang lain. Djepang langsung mempergunakan film sebagai salah satu sendjata mempropagandakan politiknja, dan membikin film2 heroik menurut katjamata djepang. Pengusaha2 film Tionghoa dengan sendirinja gulungtikar.

            Sesudah revolusi, terutama sesudah Djakarta diduduki tentara Belanda, dan sesudah KMB, pengusaha2 jang  gulungtikar mendapat kesempatan lagi untuk membikin film, Disamping itu Belanda sendiri mengusahakan bedirinja  kembali  usaha2 pembikinan film dan mengumpulkan artis2 film kembali, Merekapun bermaksud hendak mempergunakan film sebagai sendjata kearah politik “pemulihan” dan opportunisme. Kesempatan jang diberikan kepada pedagang2  jang lama itu, tampak sebagai “pemulihan hak usaha” jang terdjamin, tapi pada hakikatnja merupakan suatu  taktik  untuk memulihkan kembali watak kolonial melalui film2 chajal, film2 a la gangster dan cowboy, apatisme dan sebagainja. Sesudah penjerahan kedaulatan itu, dasar2 jang sudah diletakkan kaum kolonial berupa komersialisme dilapangan  industri film berdjalan terus.

            Memang ada pengusaha2 Indonesia jang tertarik dan mulai berusaha dilapangan pembikinan film. Usaha2 merekapun  berpangkal pada tudjuan2 komersiil. Diantara pengusaha2 yang tertarik oleh segi2 komersiil film, ialah tuan Djamludin Malik  jang mendirikan Persari. Pada suatu kesempatan untuk membikin film berwarna di luar negeri, ia membikin film sematjam “Rodrigo de Villa” jang tidak ada sangkut pautnja dengan kebudajaan dan kepentingan bangsa IndonesiaTjiri2 komersiallisme djelas  terlihat dan hukum “vraag en aanbod” dagang dipenuhi sebaik2nja. Disamping itu ternjata lagi Persari banjak”menjalin film2 Hongkong jang ditinjau dari segi kepentingan kebudajaan, kepentingan nasional tidak menguntungkan. Dan hal ini adalah sesuatu jang wajar, djika diinngat bahwa politik perfilman jan didjalankan oleh pemerintah waktu itu adalah politik perfilman  kaum kolonial dulu.

            Tapi disamping pengusaha seperti tuan Djamaludin Malik jang lebih banjak memandang segi2 komersiil, sdr. Usmar Ismail menundjukkan hasil kerja jang lebih menggembirakan. Film2nja seperti “Embun”. ,, Tjitra  “. ,,Dosa tak berampun”, dipandang dari segi kepentingan nasional bersifat positif. Tapi achirnja Usmar Ismail terbentur pada dasar2 politik perfilman hasil KMB, warisan kaum kolonial ,,dagang” jang menguasai  lapangan film waktu itu. Mereka jang bekerdja ke arah tudjuan komersiil bisa menarik keuntungan, sebaliknja idealis Usmar Ismail mengalami kerugian2 finansiil. Dasar2 lama jang mengikat dunia perfilman achirnja memaksa Usmar sampai pada satu alternatif: atau mempertahankan ideal dan hantjur, atau menuruti hukum ,,vraag en aanbod” jang berkuasa waktu itu. Achirnja djelaslah terlihat perobahan2 pada hasil Perfini jang terpaksa berbuat demikian untuk mempertahankan hidupnja.

 

MASALAH FILM IMPORT

            Sesuai dengan dasar politik kaum kolonial dulu, lapangan import adalah lapangan jang memberikan kemungkinan2 besar untuk memperoleh keuntungan dan sesuai dengan keadaan ruang dan suasana, pengusaha2 kita terpaksa aktip pula dilangan itu. Begitulah Persari dan Perfini, selain memproduksi film djuga meng-import film2 luar negeri. Ditinjau dari segi kepentingan industri film nasional, seharusnja pengusaha2 industri film kita itu, bukan meminta mendjadi importeur  dan mengimport film, tapi nerusaha m,engurangi film import dan meningkatkan produksi dalam negeri. Politik perfilman jang berlaku dewasa itu sampai sekarang memaksa mereka berbuat demikian, apalagi djika ditinjau dari segi kepentingan individuil. Tegasnja politik perfilman kita ialah politik ,,menggali lubang kubur sendiri”, jang achirnja bukan sadja merugikan perekonomian  nasional bahkan merugikan pembangunan nasional disegala lapangan. Disamping itu kita harus pula menerima kenjataan2 akan adanja agen2 perusahaan2 akan adanja agen2 perusahaan film Amerika jang terkenal dengan  ,, The Big Eleven”  dan jang tergabung dalam AMPAIdan jang tiap tahun berhak mentransfer wangnja sebanjak US $ 10000.000,-.Kelebihan penghasilan mereka dimasukkan  kedalam bank dan dikenakan padjak. Wang2 kelebihan tsb. Disebut RURNI ACCOUNT, dan  menurut Djamaludin Malik sendiri dalam ,,Perkembangan Ekonomi”, djumlah Rurni account  tsb. Sudah melebihi 150 djuta rupiah. Dari segi moneter  dapatlah ditaksir2 berapa banjak sudah  diviezen jang dipakai untuk hak transfer tsb. Menurut tjatatan kantor Statistik Pusat..          

Kesulitan2 jang ditimbulkan oleh politik  import  jang keliru itu, bukan dihadapi oleh pengusaha2 industri  film dengan gerakan2 jang positif, bahkan mereka lantas bersikap dubieus dengan melakukan aktivitet pula dilapangan  import. Ditindjau  dari segi finansiil memang usaha import jang menguntungkan itu dapat menutupi kerigian2 jang ditimbulkan  oleh stagnasi produksi dilapangan distribusi dsbnja. Tapi proses ini bukan hanja sampai  disitu, bahkan ia achirnjamengakibatkan aktivitet produksi kenegatif dan pengusaha2 aktif semata2 dilapangan import . Dalam lapangan import inipun terdjadi tahun 1951 Indonesiamengimport 3.840.071 meter film dengan harga Rp. 3.065.337 dan selama tahun 1952 dalam 3 kwartal sadja sudah import3.197.036 meter seharga Rp. 7.946.897. Dan import jang terbanjak ialah dari Amerika. Menurut tjatatan perbandingan import adalah sbg. berikut:

 

             1950               1951                 1952              1953               1954               1955

 

India                        12                     7                     23                   20                    11                     3

Amerika                660                  660                      7                   15                    74                  184

Malaya                      3                    13                    27                   22                      8                      6

Philipina                  3                        7                  675                 531                 352                  123

 

Clash  antara para importir, antara GIFI dan PIFIN. Persaingan tadjam diantara importir ini sadja menundjukan bahwa perhatian pada lapangan import lebih besar dari perhatian keindustri film kita sendiri. Dengan keadaan begitu perindustrian film film kita jang menurut chabar didirikan atas crediet pemerintah jang tidak sedikit – ditempatkan oleh pengusaha2 dan pemerintah sendiri pada posisi jang sangat lemah dan terdesak. Disamping importir2 jang sudah ada itu, tahu2 pemerintah bukan mengurangi malahan menambah djumlah importir. Dengan sendirinja lapangan  import, dipandang dari segi dagang menambah persaingan dan mengurangi keuntungan orang seorang. Mungkin karena alternatif itulah, tiba2 terdengar kumandang dari pengusaha2 film kita jang diperketjil keuntunganja dilapangan import itu, berupa suara “anti film India” jang membandjiri pasarandan jang sebenarnja mereka sendiri memasukkannja. Beberapa orang tertentu  menggerakkan suatu move dikalangan  artis film, move “anti film India “ sampai2 artis film mengadakan kongres dan demonstrasi. Keluar, move ini seolah2 bersifat “nasional” dan untuk melindungi perindustrian film nasional, tapi hakikatnja tjuma tindakan2 spekulatif. Kalau dibikin perhitungan, jang untung dari gerakan itu hanja dua golongan . Pertama golongan kaum jang berspekulasi dagang dan jang kedua menerima keuntungan jang terbesar, jaitu “The Big Eleven” dengan importirnja  jang terbesar.

Apa sebab dalam move itu tidak digugat2 film Amerika jang  menurut kenjataannja adalah  musuh dan konkurensi jang terbesar, adalah suatu hal jang menjolok benar. Apakah AMPAI berdiri dibelakang lajar move tersebut adalah hal jang perlu diperhatikan. (disambung nomer datang). *

 

 

 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia