Pencarian pada:
 
Detail Cantuman Artikel
Judul : Mentjari Penjelesaian Masalah Perfilman Nasional
Penulis : H. Asby
Sumber : Aneka : Terutama mengenai Olahraga dan Film,1957.No.8,hlm. 22,24
Subjek : Film

                                               Mentjari Penjelesaian Masalah Perfilman Nasional

Kalau saja kemukakan dan sebagaimana tertera diatas sebenarnja – alasan bagi saja sendiri – bukanlah usul atau idea baru. Kalau tidak salah waktu ada berdiri sebuah panitia perantjang undang2 film diketuai sdr, Armijn Pane dan dimana saja mendjadi anggautanja bersama sdr2 Sutarto (PFN), Usmar Ismail (Perfini), pernah saja ajukan usul atau anggestle bagi masalah perfilman nasional kita sebaiknja lekas didirikan satu djawatan yang kompeten mengurus soal2 film dalam segala seginja.

Kemudianpun saja paparkan idea tersebut dalam artikel saja termuat di H.R. Sport & Film, minggu tg 28 April jl. Dan kalau disaat jang lalu itu saja masih perlu mengumpulkan bahan2 pertimbangan memperkuat idea tersebut, maka kini rasanya sudah bisa saja bilang dengan positief bahwa berdirinja djawatan film sebagaimana saja maksud itu memang akan merupakan satu way out dalam masalah perfilman nasional kita pada dewasa ini. Pun dengan positif pula bias saja tegaskan, djawatan film jang saja maksud itu hendaknja mendjadi bagian dari Biro Kabinet langsung dibawah Perdana Menteri. Sebab2nja maka harus mendjadi bagian dari Biro Kabinet ialah karena persoalan film haruslah benar2 merupakan persoalan pemerintah pusat jang harus mendjadi urusan satu djawatan yang benar2 punja kekuasaan penuh. Persoalan film bukanlah hanja tjukup mendjadi urusan satu kementerian belaka.

Kementerian Penerangan sadja tidak tjukup. Begitu pula Kementerian P.P.& K atau Kementerian Perindustrian. Kementerian Penerangan sadja rak kan mungkin dapat membuka sesuatu djawatan baru, jang chusus mengurus soal2 film. Kempen hingga dewasa ini sudah punja PFN dan KPF. Mengenai Kementerian P.P. & K, kalau tidak salah dulu pernah saja dengar bahwa pada Kementerian tersebut sudah ada initiatief untuk mengangkat seorang pegawai jang menjadi penghubung urusan2 film. Dan kalau initiatief ini benar ada maka tugas dan kedudukannja dalam lingkungan Kementerian P.P. & K menjadi kurang tegas dalam artian tidak akan mungkin dapat membereskan persoalan film pada umumnja. Kalau Kementerian Perindustrian jang punja djawatan film misalnya, maka tugasnja tentunja tjuma akan terbatas pada urusan film sebagai industri, sebagai paberik. Padahal persoalan film jang harus dihadapi punja lingkungan lebih luas dari tjuma urusan industri belaka.

Djawatan film sebagai mana saja usulkan ialah satu djawatan jang benar2 kompetent dalam mengurus segala urusan dan persoalan film sebagai industri melainkan pun film sebagai material import dan perdagangan, begitu pula nantinya film sebagai material export. Dalam hubungan usul saja itu sungguh saja sambut dengan gembira bahwa jang mendjadi kepala pemerintahan sekarang ini adalah seseorang jang tadinja mendjadi Menteri Urusan Perantjang Negara jaitu sdr. Ir. Djuanda. Sebab djuga persoalan film ini pada hakekatnja adalah termasuk kedalam planning pembangunan Negara.

Dalam pembahsan idea saja tersebut ada terdapat hal jang menjangkut djawatan sensuur film kita, satu djawatan jang djuga termasuk penting itu. Kalau djawatan film itu berdiri, maka saja adjukan pula usul pembubaran instansi sensuur jang telah ada itu dengan maksud bahwa tugas2nja akan dapat dioper dan ditampung kedalam djawatan film. Bagi bahan renungan dan pertimbangan baiklah disini saja bahas idea saja tersebut. Sebagaimana saja paparkan diatas, djawatan film jang dimaksud harus mendjadi bagian dari Buro Kabinet langsung dibawah pimpinan Perdana Menteri, Djawatan film tersebut harus benar2 competent didalam segala urusan dan masalah perfilman dengan tugas terbagi sbb:

a. segi kebudajaan;

b. segi komersiil

Perintjian tugas mengenai a ialah : pemeriksaan, penelitian soal film pada bidang kebudajaan, jaitu film jang dipandang sebagai hasil tjipta seni bagi kepentingan djiwa manusia. Ini menjangkut bukan saja pada film dalam negeri tapipun djuga film import dari luaran. Dan disinilah sebenarnja tugas jang competent dari djawatan sensuur jang telah ada itu. Bedanja atau tambahnja bahwa selain menjensuur film jang sudah djadi, djuga meneliti dan mempertimbangkan wudjud scenario2 film dalam negeri jang akan dibuat. Didalam meneliti dan mempertimbangkan itu termasuk djuga tugas memberikan nasehat2 dan andjuran2 kepada si pembuat film.

Mengenai b, terutama sekali ditudjukan kepada soal2 peredaran dan exploitasi serta distribusinja baik bagi film2 dalam negeri maupun bagi film-film luar negeri. Dan malah kalau sudah sampai waktunja kelak, djuga mengurus soal2 export film kita. Disamping itu hendaknja djuga mengurus soal2 import bahan2 mentah (raw materials), equipment dll sbg bagi keperluan keperluan perindustrian film kita.

Bangunan djawatan film dengan perintjian2 tugas sebagaimana tertera diatas itu dipandang sepintas memang sangat sederhana sekali, tapi seandai benar2 sudah bias berdjalan,insjaallah persoalan film dalam keseluruhannja akan dapat diatasi mendekati tjita2 kita bersama. Djawatan film tersebut harus benar2 kompetent dalam menjalankan tugasnja, itu sebabnja haruslah diduduki oleh kaum ahli dilapang masing2. Maka wudjud formasi dan staf pegawai menurut kebutuhan dalam batas apa jang mendjadi kompetensi djawatan dalam tugasnja. Djelasnja, jang harus duduk didalamnja misalnja mereka jang ahli dalam urusan2 produksi film, mereka inilah jang akan dapat mempertimbangkan segala sesuatu dari segi politik produksi nasional. Seterusnja djuga harus duduk mereka jang ahli dilapang peredaran, distribusi dan eksploitasi. Kemudian djangan lupa jang ahli dalam soal2 tehnik penulisan scenario film. Achirnja mereka jang ahli dilapang perdagangan segala bahan dan alat kebutuhan pembuatan film dalam negeri.

Didalam membatja kata “ahli” disini, hendaknja pembatja djangan ragu dan bertanja dalam hati adakan atau tjukupkah djumlah ahli2 kita dilapang perfilman itu? Pembatja jang budiman, jang saja maksud ahli disini bukanlah mereka jang semisal dokter punja keahlian jang ada idjasah. Tidak ahli untuk film tidak mungkin ahli jang diberi dasar kekuatan idjasah. Maka, ahli untuk film buat di negeri kita dewasa ini sebenarnja tjukup orang jang punja pengalaman dilapang masing2. Seperti djuga halnja bidan jang berpengalaman, sekalipun tidak beridjasah. Dan orang2 jang ahli serupa itu dilapang film dinegeri kita pada dewasa ini, insjaallah tidak akan subur didapatkan. Mengenai soal pegawai djawatan film tsb sekalipun harus mendjadi pegawai, tapi bersifat setengan resmi pemerintah dan terdiri dari mereka jang diusulkan dan diwadjibkan oleh berbagai kalangan dalam dunia film. Dengan ketentuan bahwa pun keuangan djawatan tsb terutama sekali harus dipukul dan mendjadi tanggungdjawab berbagai kalangan menerima sematjam subsidi dari pemerintah.

Dengan demikian jang saja inginkan ialah agar djawatan film jang dimaksud itu benar2 adalah initiatief dan usaha daripada orang2 film sendiri. Hal ini sangat perlu ditekankan disini, bahwa urusan perfilman hendaknja benar2 ditangan orang2 film sendiri.Dengan maksud selain djangan sampai tjuma mau parasiteren keuangan Negara, djuga hendaknja tertanam rasa tanggungdjawab jang besar dikalangan orang2 film itu sendiri, menghilangkan segala kekakuan birokrasi atau suap sogok sebagaimana lazimnja ada pada kaum pegawai negeri (tidak semua) Sekian pembahsan idea initiatief kearah penjelesaian masalah perfilman nasional kita pada dewasa ini, terserah kepada mereka jang berkepentingan untuk merenungkannja kalau perlu djuga disempurnakan lagi. Reaksi terhadapnja dinantikan disini. 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia