Pencarian pada:
 
Detail Cantuman Artikel
Judul : Insan Perfilman Berpolitik Lagi
Penulis : H. Rosihan Anwar (wartawan senior)
Sumber : Http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/07/0104.htm
Subjek : [ Tidak dicantumkan ]

Insan Perfilman Berpolitik Lagi

BERBAGAI cara pandang dan tafsir telah diberikan berhubung dengan pengembalian Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI). Sebab yang memicunya ialah keputusan dewan juri FFI 2006, yang menyatakan film Ekskul sebagai Film Terbaik. Sejumlah sineas muda melawan keputusan itu. Film Ekskul dinilai tidak orisinal, ilustrasi musiknya menjiplak soundtrack film Amerika dan Korea. Saya belum menonton film Ekskul, jadi tak punya pendapat apa-apa. Sebagai anggota dewan juri FFI yang paling lama berdinas dari awal 1970-an hingga 1991, saya tidak heran membaca reaksi sebagian sineas muda yang hendak memboikot penyelenggaraan FFI. Saya mengamati sikap dan perilaku insan film sejak tahun 1950 ketika bersama Usmar Ismail Bapak Perfilman Indonesia, saya ikut mendirikan Perfini yang telah menghasilkan sejumlah film yang layak dicatat serta dikenang.

Bagaimana insan film itu, baik artis, sutradara, penulis skenario, maupun produser? Kebanyakan mereka punya maha-ego, percaya diri alias pede besar banget. Namun, saya tidak terganggu olehnya, karena berpendapat ego dan pede bisa merupakan sumber daya cipta atau kreativitas. Mereka menganggap dunia bermula dari mereka dan sejarah sebelumnya diremeh-temehkan saja serta karya dan usaha para pendahulu dilecehkan. Mereka tidak punya respek terhadap orang-orang senior dan tidak mau bergaul dengan tetua. Kendati begitu, saya tidak terpancing menjadi emosional, karena berpendirian harus hidup dengan keadaan demikian atau I have to live with it. Apa boleh buat, cirit kambing bulat-bulat, kata sebuah ungkapan dari Ranah Minang.

Sophan Sophiaan orang senior di perfilman Indonesia, selain aktor, sutradara juga pernah anggota DPR, anggota dewan juri FFI 2005, mengomentari pengembalian Piala Citra itu sebagai berikut: "Ini suatu bentuk arogansi dari orang-orang muda. Mereka meminta LSF (Lembaga Sensor Film), FFI, BP2N (Badan Pertimbangan Perfilman Nasional) dibekukan. Ini suatu bentuk arogansi. Saya tidak memihak ke siapa pun. Saya curiga ada apa di balik ini semua. Ini menunjukkan moral bangsa kita yang rusak" (Rakyat Merdeka, 5-1-2007). Reaksi Sophan Sophiaan ini pada hemat saya hanya merupakan sebuah gambaran dari kekisruhan dunia film.

Lebih menarik untuk dicatat ialah reaksi sutradara Garin Nugroho. Ia berkata, "Pengembalian Piala Citra kepada panitia FFI yang dilakukan oleh beberapa sineas Indonesia adalah salah satu bentuk titik balik munculnya kesadaran berpolitik insan film."  Garin mengharapkan kesadaran berpolitik para insan film akan tumbuh secara prosedural, masyarakat perfilman Indonesia sudah saatnya berpolitik. Jika seluruh insan perfilman Indonesia sudah sadar dengan hak politiknya, maupun kewajibannya, maka dengan sendirinya organisasi film akan semakin teratur sistem kelembagaannya, kata Garin (Suara Pembaruan, 4-1).

Yang saya pahami dari keterangan Garin tadi ialah munculnya kesadaran politik para insan film, sedangkan buat selebihnya saya masih bertanya-tanya. Tumbuh secara prosedural, apa pula artinya itu? Tapi sudahlah. Garin memang sulit dimengerti. Kebanyakan filmnya bercirikan gambar-gambar bagus (nice pictures), kata seorang sineas Prancis kepada saya, tapi bila mengenai ceritanya, itu hal lain lagi. Garin bukan penutur cerita (story teller) yang bagus.

Balik kepada para insan film berpolitik sebagaimana dikatakan oleh Garin Nugroho, saya lantas ingat hal ihwal masa lampau. Misalnya, bulan April 1964 ketika di Jakarta digelar Festival Film Asia-Afrika III di Jakarta timbul pertentangan sikap antara orang-orang film yang pro-PKI (Partai Komunis Indonesia) dan kaum yang bersimpati dengan ideologi komunis atau fellow-travellers dengan insan film yang berlatar belakang Islam, khususnya NU, seperti Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik. Begitu sengitnya perdebatan waktu itu sehingga tokoh PNI Sitor Situmorang yang mendukung politik PKI sampai menamakan Usmar dan Djamal sebagai golongan Taiwan. Saya ingat Djamal yang penuh humor itu dengan lakonik menjawab, Kita baru saja lepas dari penyakit Eltor, kini muncul penyakit Sitor.

Tanggal 30 Oktober 1964 diadakan di Jakarta Musjawarah Besar Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika (Mubes Papfias) yang didukung oleh orang-orang PKI dan fellow-travellers seperti Ny. Utami Suryadarma, Sitor Situmorang, Joebaar Ajoeb, Bachtiar Siagian, Basuki Effendy, Rendra Karno, Virga Belan, Bambang Hermanto, dll. Mubes Papfias memutuskan, supaya boikot film-film Amerika. Lucunya (kalau boleh dibilang lucu) tiga hari sebelumnya digelar Mubes Film Nasakom yang dibuka dengan resmi oleh Menteri Perdagangan Adam Malik. Mubes Film Nasakom didukung oleh unsur-unsur non-komunis. Ketegangan antara kedua mubes itu harus diatasi dengan diadakannya pertemuan khusus di antara mereka, dipimpin oleh Dr. Subandrio yang waktu itu pejabat presiden, karena Soekarno sedang raun-raun di luar negeri. Kendati diadakannya pertemuan segitiga tadi suasana politik tidak menjadi reda, tapi berkembang terus hingga pecah peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965.

Tentu cerita sejarah perfilman Indonesia masa lampau tadi tidak begitu diketahui oleh generasi sineas sekarang. Garin yang barangkali belum lahir atau masih bocah waktu kesadaran politik insan film marak bergelora di awal tahun 1960-an dengan ringan saja berkata tentang kesadaran politik insan film muncul lagi dewasa ini dan peristiwa penyampaian kembali Piala Citra merupakan suatu titik-balik. Tentu keadaan sekarang sudah berbeda dengan empat dasawarsa yang lalu, maka bila mengatakan insan film berpolitik lagi, sebaiknya dijelaskan lebih dulu apa arti dan maksud tujuannya. ***

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia