Pencarian pada:
 
Detail Cantuman artikel
Judul : Masalah Sensor di Indonesia
Gambar : [ Tidak dicantumkan ]
Penulis : [ Tidak dicantumkan ]
Subjek : [ Tidak dicantumkan ]

Oleh: H. Usmar Ismail




SAYA mulai dengan sebuah kejadian kecil. Kejadian yang tak berdiri sendiri dalam deretan kejadian yang serupa sejak beberapa waktu terakhir. Bahkan kemudian telah diadakan koreksi tidaklah mengurangi tanda-tanda bahaya yang pada waktu belakangan ini menampakkan dirinya dengan nyata pada pekerjaan badan sensor yang diberi nama Panitia Pengawas Film.


Kejadian yang saya maksudkan ialah hampir terjadinya pemotongan terhadap film perfni "Terimalah Laguku". Film yang bersangkutan kebetulan adalah film keluaran perusahaan yang saya pimpin, tetapi bukan berarti saya di sini hendak membela ketidak-adilan yang hampir menimpa film itu.


Telah lama sesungguhnya saya ingin mengemukakan pendapat tentang sensor terhadap film yang dilakukan di Indonesia dewasa ini, mengingat kejadian di atas yang menga-getkan dan menimbulkan kekhawatiran saya. Pertama, karena buat pertama kali Perfini membuat film yang sangat onschuldig dan sederhana ceritanya dengan tidak menyinggung golongan mana pun seperti sering dituduhkan oleh golongan tertentu. Kedua, karena yang mau dipotong itu lebih onscluddig lagi sifatnya, yaitu sebuah adegan yang dimaksudkan sebagai suatu lelucon di mana dipertunjukkan seorang suami yang agak onder de plak (kecut) terhadap istrinya. Dan lagi, di mana diperlihatkan seorang suami waktu mendengar Orkes Radio Jakarta, dengan halus menjewer kuping istrinya yang terlalu asyik mendengarkan Saulius bernyanyi. Saya di sini tidak akan berbantah mengenai estetis tidaknya scene-scene tersebut. Tentang estetika, kita bisa berbicara berhari-hari dengan kemungkinan tidak tercapainya kata sepakat.


Di sini saya hanya hendak membuktikan. bahwa pedoman pemeriksaan film yang telah disahkan oleh Panitia Pengawas Film pada tanggal 4 April 1950 dapat ditarik dan diulur sebagai karet sepanjang dan sependek yang disukai oleh para anggota masing-masing. Dasar-dasar pedoman sensor bagi Panitia Pengawas Film ialah mempertimbangkan apakah sebuah film:


a. tidak melanggar kesusilaan,


b. tidak mengganggu ketentraman umum.


c. cukup pantas dan atau tidak mem beri pengaruh buruk kepada masyarakar.


Kembali kepada dua adegan di atas. Kedua-duanya dapat dihukum atas ketiga dasar pedoman sensor itu, bergantung kepada orang yang menjatuhkan hukuman. Sebuah adegan di mana diperlihatkan seorang suami menjewer kuping sang istri di tengah umum dapat dianggap melanggar kesusilaan. mengganggu ketentra­man umum dan memberi pengaruh buruk kepada masyarakat. Soalnya, bagaimana cara adegan itu melukiskan laku yang demikian serta dalam hubungan laku-besar apa? Dan siapa yang melakukan sensor terhadap adegan yang demikian, bagaimana konsepsi jiwanya, apa macam orangnya, latar belakangnya, sosiologis. politis, dan psikologis terutama waktu dia ditugaskan menyensor. adakah dia punya pengertian tentang hukum-hukum drama, pahamkah dia tentang seluk-beluk film sebagai suatu cabang kesenian dan sebagai suatu industri?


Panita Pengawas Film mempunyai 30 orang anggota. Mereka ini dimaksud mewakili semua golongan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Tetapi ironinya yang menyensor tiap film hanyalah tiga orang ang­gota. yang merupakan sebuah panitia kecil. Ketiga orang ini dipilih oleh pengurus harian Panitia Pengawas Film atas dasar pertimbangan film macam apakah yang harus disensor.


Buat film yang bersifat kemiliteran misalnya, wakil dari ketentaraanlah yang duduk dalam PPF, buat film-film yang ada hubungannya dengan kepolisian, anggota-anggota dari kepolisian dan seterusnya. Apakah akibat dari cara kerja begini? Marilah kita menetapkan kenyataan-kenyataan saja dulu. Pertama, bahwa pada hakikatnya yang menetapkan politik penyensoran adalah pengurus harian yang bertanggung jawab dalam membagikan film-film yang disensor. Kedua, bahwa seorang militer sukar dimintai pandangannya tentang sebuah film dari sudut seorang seniman misalnya. Lalu, akan adakah suatu garis tetap dalam penyensoran film yang 1001 corak macamnya yang dijalankan oleh anggota yang bertukar tiap waktu?


Andai kata oleh pemilik film yang disensor dimajukan keberatan-keberatan terhadap pemotongan-pemotongan yang telah dilakukan, maka film itu dapat dimajukan kepada pertimbangan panitia besar yang anggota-anggotanya terdiri dari seluruh atau sebagian anggota-ang­gota PPF. Risiko dari penyensoran semacam ini semata-mata dipikulkan kepada pemilik film. Sebab kemungkinan besar bagian-bagian yang tadinya masih lolos akan mengalami pengguntingan-pengguntingan lagi yang makin mempersulit keadaan yang punya film. Maklumlah, tambah banyak kepala, tambah banyak pikiran. Untunglah demokrasi di Indone­sia menjamin pemilik film bisa apel kepada jaksa agung asal dia mau menunggu tiga bulan atau lebih sebelum tercapai suatu penyelesaian yang belum tentu akan menguntungkan dia.


Pada kongres kebudayaan yang diadakan di Bandung tahun yang lalu dibicarakan juga pasal sensor film.


Dari laporan-laporan yang dapat saya baca, saya tidak menjumpai saru pendapat pun yang tidak menyetujui adanya sensor.


Tidak pernah timbul ingatan pada siapa pun juga bahwa sistem sensor itu berlawanan dengan asas-asas filsafat negara seperti tegas disebut dalam Pancasila. Dari permulaan orang sudah menerima sebagai sesuatu yang logis. bahwa film itu berbeda kedudukannya dengan pers misalnya. Tidak diberi alasan-alasan yang jelas apa sebabnya harus demikian. Dengan tidak mengusahakan penyelidikan lebih jauh, pada umumnya orang puas dengan alasan yang mengatakan bahwa film itu mempunyai pengaruh yang lebih dalam dan luas dari pada surat-surat kabar atau buku-buku misalnya, ditambah lagi bahwa rakyat Indonesia 85 persen masih buta huruf, Logikanya ialah, bahwa rakyat yang 85 persen ini tidak akan dapat membaca surat-surat kabar, meski apa pun yang tertulis di dalamnya. Sedang film sifatnya vi­sual, jadi orang tak perlu bisa mem­baca dan menulis untuk mengerti apa yang dilihatnya di layar putih.


Jumlah yang 85 persen itu lambat laun tentu akan berkurang juga. Jika pemerintah memang merencanakan untuk membuat rakyat ini semua melek huruf. Pada suatu saat penonton bioskop dengan pembaca surat kabar atau buku-buku tidak akan banyak beda jumlahnya. Apakah pada waktu itu pemerintah akan mengeluarkan juga peraturan sensor terhadap surat-surat kabar dan lain-lain? (Tentu saja jika pada saat itu tarohlah pemerintahan kita belum lagi jadi diktator!)


Supaya tidak ada kekeliruan baiklah saya tegaskan bahwa seluruh pembicaraan saya ini didasarkan atas penerimaan bahwa kita masih hidup dalam negara yang demokratis. Jika alasan yang dikemukakan di atas memang tidak mempan kritik, apakah ada alasan-alasan lain untuk mempertahankan sensor film?


Sedikit Sejarah


Salah satu undang-undang sensor yang tertua, dikeluarkan di Inggris pada tahun 1909. Pada hakikatnya Cinematograph Act ini bukanlah un­dang-undang sensor seperti kita artikan sekarang, yang hanya mengenai penggunaan dan pemakaian film yang mudah terbakar (flammable films). Adapun yang mula-mula turut campur tangan dalam pemeriksaan pertunjukkan film ialah kekuasaan setempat. Para pembuat film pada waktu itu tidak dapat mengetahui sebelumnya apa tindakan pembesar-pembesar setempat terhadap film-film mereka, dan mengapa mereka memutuskan untuk membentuk sendiri semacam badan sensor.


Jadi asal mula berdirinya badan sen­sor adalah karena para produsen film ingin melindungi diri sendiri. Dari pihak pembesar-pembesar daerah kemauan untuk membatasi diri sendiri diterima dengan baik, meskipun mereka tetap menganggap diri mereka tidak terikat oleh putusan-putusan badan itu. Juga Kementerian Dalam Negeri Inggris pada waktu itu melihat kebaikan sistem itu, karena dengan demikian menurut anggapan mereka dapatkah rakyat dilindungi dari pertunjukan film yang tidak baik pengaruhnya.


Begitulah British Board of Film Censor ini telah menjadi lebih penting kedudukannya, meskipun hingga saat ini dia tidak mempunyai kedudukan secara undang-undang yang dapat melaksanakan putusan-putu­san kepada bioskop-bioskop. Kedudukan mereka kemudian agak lebih kuat, karena pembesar-pembesar se­tempat mengharuskan adanya surat izin dari badan sensor itu sebelum sebuah film dapat dipertunjukan di salah satu bioskop. Ini adalah salah satu contoh badan sensor. Badan sen­sor yang didirikan oleh para produser sendiri untuk melindungi dirinya ini, banyak mendapat kritik dari kanan kiri terutama dari pihak yang menganjukan sensor resmi. Yang perlu dicatat di sini ialah bahwa sebuah panitia Lembaga Bangsa-bangsa (Volken-bond pada tahun 1927 menyatakan bahwa sistem yang dipakai di Inggris adalah sistem sensor yang terbaik di seluruh dunia.


Bagaimana di Amerika Serikat?


Di Amerika Serikat badan sensor juga timbul karena keinginan para produser untuk melindungi diri sendiri dengan pembentukan Hays Office yang kemudian menjadi Johnston Office, menurut presidennya Eric Johnston. Bedanya ialah bahwa Johnston Office ini mengadakan apa yang disebut sensor preventif, jadi mengeluarkan pendapatnya sebelum film dibikin atas dasar-dasar pedoman sebuah kode produksi Production Code) yang telah disetujui bersama oleh para produser. Jika film itu sudah jadi, kekuasaan polisilah yang dapat melarang dipertunjukkannya film tersebut jika ternyata akan dapat mengganggu ketenteraman umum. Tetapi polisi tidak dapat bertindak sebelum film masuk gedung bioskop. Ada negara-negara bagian yang punya badan sensor yang resmi.


Terasanya keperluan untuk mem­bentuk semacam badan yang akan memberi nasihat pada produser sebelum mulai membuat film, adalah karena Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1915 menge­luarkan keterangan bahwa "pertun­jukan film itu adalah suatu usaha (busi­ness) dan tidak lain dari itu, dan karena itu tidak dapat dianggap sebagai suatu alat atau bagian dari pers negara ini untuk menyatakan pendapat umum." Karena tidak ada badan sensor federal, maka film oleh para produser diserahkan pada badan-badan sensor negara bagian. Lalu mereka membentuk Hays Office (kemudian Johnston Office) yang dapat mengukur bisa tidaknya sebuah film diterima nantinya oleh sensor-sensor daerah itu.


Sebelum akhir tahun yang baru lewat Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan kembali keterangannya yang dari tahun 1915 itu dengan pernyataan bahwa "tidak dapat diragukan lagi bahwa film adalah suatu alat komunikasi yang tidak ada taranya .... Ke dalam kami mendapat jaminan terhadap kebebasan bicara dan kebebasan pers, seperti termaktub dalam Amandemen kesatu dan keempat belas dari UUD."


 


Bagaimana di Swedia?


Seperti telah saya kemukakan, di Inggris tidak ada sensor resmi, dan di Amerika Serikat cuma ada sensor di daerah-daerah. Baiklah sekarang kita tinjau sistem sensor resmi yang ada di Swedia yang juga termasuk salah satu yang tertua di dunia.


Riksdag (parlemen) Swedia pada tanggal 29 Juni 1911 menerima baik sebuah undang-undang sensor yang boleh disebut sebagai yang pertama kali dibuat di dunia yang memang khusus mengatur penyensoran secara resmi. Badan sensor ini lebih banyak menyerupai mahkamah, terdiri dari adanya sensor. Semuanya justru berpendapat, bahwa seriur harus diperkeras. Terhitung juga seniman-seniman seperti Asrul Sani yang dapat dianggap progresif. Mungkin karena semuanya terpengaruh oleh sentimen-sentimen terhadap film-film Hollywood yang mengisi lebih dari 80% screening-time seluruh bioskop-bioskop di Indonesia.


Tidak ada satupun yang menetapkan prinsip, bahwa sensor berlawanan dengan asas-asas demokrasi, apalagi melanggar salah satu tiang demokrasi yang terpenting, yaitu kemerdekaan berpikir, berbicara dan menyatakan pendapat. Tentu orang akan mengemukakan seribu satu alasan untuk mempertahankan adanya sensor. Rakyat kita masih bodoh, belum tahu membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang buruk, masih perlu dilindungi dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik dan sebagainya.


Premis dari semua pendapat yang ingin tetap mempertahankan sensor, teriakan, agitasi dan resolusi untuk lebih memperkeras sensor itu adalah bahwa rakyat masih tolol. Biarlah premis itu dengan sendirinya memberi bukti sebesar gajah tentang paham serta pendirian orang yang memper­tahankan sensor dan mereka yang melancarkan agitasi dan resolusi. Di manakah sensur yang paling keras? Yaitu di negara-negara totaliter!


Kita telah mengalami sendiri Gun-Kenetsuhan di waktu pendudukan Jepang. Pada waktu itu segala ciptaan yang ingin menyatakan sesuatu, harus dilakukan dengan cara berbengkak-bengkok (verwrongen) atau secara sembunyi-sembunyi, dengan berbagai-bagai kedok dan perlambang.


Film Indonesia dalam bahaya!


Demokrasi di Indonesia sedang dalam bahaya. Film Indonesia akan jatuh sebagai korban pertama. Orang bisa menuduh saya melihat realitas ini. Dan memang, realitas itu betul saya lihat sekarang, dalam keadaan mata saya melek.


Orang akan berkata bahwa peraturan-peraturan sensor itu sangat lemah dibuat terutama untuk menghadapi film-film asing, in case film-film Hollywood. Tulisan ini tidak akan saya tulis, kalau memang begitu keadaannya. Bukan karena saya tidak ingin rakyat Indonesia melihat film baik, meskipun dari Hollywood ("Viva Zapata" dilarang oleh sensor di sini!).


Orang akan kaget (terhitung juga anggota PPF) kalau tahu maha kuasanya maskapai-maskapai Holly­wood mencengkeram pasar film di Indonesia. Lebih dari itu, kalau ia mau, bisa memboikot pengusaha-pengusaha bioskop kita sehingga mereka mau tidak mau akan memutar film-film dalam negeri.


Justru karena kekerasan sensor itu terutama ditujukan kepada film-film Indonesia, maka saya meminta perhatian masyarakat terhadap bahaya yang sedang menimpanya. Apa yang lolos dari guntingan PPF pada film-film asing belum tentu akan lolos bagi film Indonesia. Karena menurut logikanya film Indonesia memperlihatkan orang-orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, berlaku seperti orang Indonesia, dan karena itu akan dirasakan oleh penonton sebagai suatu yang dekat kepadanva dan mereka akan lekas mengasosiasikan dirinya dengan apa yang dilihatnya di layar putih. Sedang Robert Mitehum, Jane Russel dan Lana Turner bagi si penonton adalah semacam dewa-dewa yang cuma dilihatnya di layar bioskop dan kemudian dilupakannya, paling banter cuma kembali dalam mimpinya.


Biarlah pendapat ini menjadi tanggung jawab orang yang menganutnya. Yang nyata, sensor terhadap film Indonesia jauh lebih keras daripada terhadap film-film asing. Di sinilah letak tragis putusan mengenai sensor yang diambil oleh ahli-ahli kebudayaan di Bandung dulu. Mereka menyangka akan dapat menyikat film-film Hollywood, dengan demikian akan memperkukuh kedudukan film-film Indonesia. Pada hakikatnya di situlah pula letak paradoks antara anjuran Menteri PP dan K dengan para produsen film Indonesia dalam membuat film yang bernilai. Tindakan-tindakan menteri dalam memperkeras sensor diwujudkan dengan membentuk Panitia Pengerasan Pemeriksaan Film (22 Juli 1952) sampai kepada surat putusan beliau tertanggal 3 November 1952 yang memuat instruksi kepada PPF dan menambahkan lagi 5 pasal larangan baru bagi pedoman pemeriksaan film yang telah ada.


Genius mana yang dapat menciptakan film yang bernilai, sedangkan tubuh diikat jiwanya? Saya belum pernah beroleh kehormatan berkenalan dengan orang ajaib yang de-mikian. Entah jika ketegasan tentang film yang bernilai itu, berbeda pengertiannya bagi Menteri PP dan K dan bagi saya, jika begitu halnya, saya akan bungkam seribu bahasa.


Sensor jangan dijadikan momok!


Sengaja pada karangan di atas ada beberapa pertanyaan yang saya biarkan tidak menjawab. Maksud saya, pada instansi pertama lebih dulu memajukan saran-saran umum supaya dapat pula pembaca meraba di mana sebenarnya letak pokok-pokok persoalan yang dapat disimpulkan dalam 5 pasal itu.


a. Apakah sensur film itu perlu? b. Kalau memang perlu siapa yang berhak menjalankan sensor itu dan film-film apa atau bagian film mana yang harus dianggap tidak boleh dipertunjukkan buat umum? c. Cara-cara apa yang harus dipakai dalam menjalankan sensor itu? d. Sampai di mana sensor itu harus dipertahankan? e. Apakah buat film-film bikinan dalam negeri harus dipakaikan ukuran sensor yang sama dengan buatan film-film impor?


Dalam tulisan ini dan berikutnya pokok-pokok persoalan akan saya taruh di bawah lampu sorot, supaya chaos yang merajalela sekarang ini dapat diselesaikan secara prinsipil dengan tidak dipengaruhi sentiment yang bukan-bukan.


Apakah sensor perlu?


Bahwa badan sensor yang dibentuk oleh Belanda dulu dengan begitu saja diteruskan oleh Pemerintah RI sekarang membuktikan, bahwa orang menganggap sensor itu sudah lumrah. Kebetulan saya juga duduk sebagai anggota dalam panitia perundang-undangan film yang didirikan atas perintah Menteri Dalam Negeri sesudah peralihan kedaulatan ke tangan Indonesia. Kebetulan saya juga tahu, bahwa pada waktu itu oleh anggota panitia tersebut persoalan ada atau tidaknya sensor itu bukan masalah lagi, seolah-olah satu hal yang sudah lumrah dan logis. Demi tiga orang anggota, seorang di antaranya menjadi ketua untuk 5 tahun lamanya. Dua hal dalam undang-undang sensor dari tahun 1911 itu ditegaskan dengan jelas.


Pertama, bahwa segala usaha di-jalankan untuk menjaga supaya dalam mempertimbangkan film-film dipertahan-kan satu ukuran (standard) yang tetap (consistent).


Kedua (ini maha penting untuk dicamkan!) ditegaskan dengan setegas-tegasnya, bahwa badan sensor film tidak berhak untuk melakukan penyensoran terhadap segala sesuatu yang dapat disebut sebagai nilai-nilai kesenian atau bentuk-bentuk kesenian, dan hanya dapat melakukan penyensoran terhadap gambaran-gambaran yang tidak dapat dibantah lagi mempunyai pengaruh yang merusak terhadap pikiran atau moral penonton.


Kendatipun pada tahun 1945 dari antara 391 film yang disensor hanya 5 film (semuanya impor) yang ditolak pada tahun 1946, surat-surat kabar Swedia mengabarkan kampanye un­tuk menghapuskan sensor sama sekali. Menurut mereka undang-undang film yang masih berlaku tidak lagi sesuai dengan keadaan, dan memperlihatkan kecenderungan untuk menjadi bahan tertawaan.


Hal ini kedengarannya mungkin agak berlebih-lebihan, karena justru pada saat itu sebuah panitia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam laporannya telah menuliskan, bahwa "Badan Sensor Swedia telah melaku­kan tugasnya dengan segala ketelitiannya, pandai menahan diri dari segala kebijaksanaanya, hingga patutlah mendapat pujan." Sungguhpun begitu Ketua Badan Sensor Swedia Mr. Jan Gunnar Lindstrom yang pada saat ini mengepalai bagian film di PBB telah memajukan usul kepada Pemerintah Swedia untuk membentuk sebuah panitia ahli-ahli yang akan menyelidiki apakah di Swedia pe­nyensoran terhadap film masih perlu dipertahankan. Pemerintah Swedia selaras dengan usul Lindstrom ini telah mengangkat sebuah panitia ahli yang terdiri dari 3 orang anggota.


Telah saya kemukakan tiga contoh yang juga menggambarkan bahwa sensor itu bukanlah sama sekali dimaksud sebagai momok seperti keadaannya di Indonesia sekarang ini.


Contoh-contoh ini saya kemuka­kan dalam babakan pertama untuk membuktikan, bahwa sensor itu dilakukan kalau memang dianggap ada alasan untuk mempertahankannya dengan dua maksud:


a. Untuk melindungi masyarakat dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik.


b. Untuk melindungi para produsen dan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukannya dengan tidak sengaja dan dengan demikian membela kebebasan mencipta bagi para seniman.


Adapun tentang pendapat-pendapat pro dan kontra sensor di negara-negara demokrasi di dunia ini akan saya bentangkan dalam karangan berikutnya. Sedangkan pertentangan-pertentangan pro dan kontra sensor film dalam susunan ketatanegaraan yang berdasarkan demokrsi adalah disebabkan karena setengah orang yang pro menganggap film itu cuma sebagai sesuatu barang yang adanya tidak dapat ditolak lagi dan karena itu harus dibawa ke dalam kungkungan pengawasan supaya tidak mendatangkan bencana yang lebih besar dan barangkali saja dapat dipergunakan untuk keperluan yang praktis, seperri alat pro­paganda, pendidikan, penerangan dan lain-lainnya.


Pihak yang kontra menyarankan, agar film yang merupakan suatu cabang kesenian harus dijamin kebebasannya sesuai dengan cita-cita dan sendi-sendi kenegaraan yang de-mokratis.


Masalah pro dan kontra ini me­mang telah membuat banyak orang menjadi ubanan. Pada hakikatnya sistem sensor memang berlawanan de­ngan dasar-dasar demokrasi. Sukar bagi negara-negara yang bernurani kerakyatan (demokratisch geweten) untuk membentuk badan sensor resmi. Di negeri Inggris hal ini terasa benar. Orang-orang yang pro beranggapan, bahwa sensor tidak resmi yang ada sekarang ini tidaklah dihormati orang dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Mereka dengan sengit menyerang badan sensor tidak resmi, karena menganggap terlalu mudah memberikan sertifikat pertunjukan kepada film-film yang mereka anggap tidak pantas. Orang-orang yang pro pada umumnya lebih mera-sakan tanggung jawab terhadap film sebagai pernyataan kesenian, karena itu perhatian mereka lebih tertarik kepada film-film yang sungguh-sungguh mendalami soal sosial atau yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan kesenian. Mereka tidak puas dengan penolakan-penolakan pemberian sertifikat kepada film-film tersebut Golongan-golongan yang pro ini kebanyakan terdiri dari organisasi-organisasi yang merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan pemuda-pemuda, karena itu selalu mendesak supaya pemerintah mengadakan sensor resmi. Kecurigaan terhadap pekerjaan badan sensor tidak resmi ini sedemikian rupa, hingga mereka meminta supara diizinkan melihat film-film yang belum disensor, agar dapat yakin, bah­wa badan sensor bekerja sebagaimana mestinya.


Golongan yang kontra tidak tinggal diam dan terus mendesak, supaya sedikit-dikitnya penyensoran terhadap film-fim pendidikan dan kesenian dihapuskan. Sementara itu kekuasaan sensor resmi yang masih tetap dipegang oleh pemerintah-pemerintah daerah. mempunyai ukuran serbaneka. sehingga mengakibatkan chaos yang tidak ada putus-putusnya. Sekarang dapatlah dipahami, bahwa secara komersial keadaan begini bisa berakhir dengan karamnya industri film sendri. Dengan demikian, pembuatan film yang mengetengahkan masalah-masalah masyarakat secara bersungguh-sungguh akan merugi-kan usaha yang sangat banyak risikonya, karena tidak hanya satu badan sensor saja yang harus diyakinkan, tetapi banyak badan sensor. Akibatnya, tiap daerah akan menggunting apa yang dianggapnya bertentangan dengan keselamatan daerahnya. Orang yang paham dan menghargai ciptaan-ciptaan kesenian dapat merasakan bagaimana pedih hati seorang pencipta melihat hasil kerjanya harus dipotong-potong. Betapa pahitnya hati Einstein ketika melihat film "Tujuh Hari Yang Mengguncangkan Dunia" habis dipotong-potong di Jerman!


Pada karangan saya yang lalu sudah saya tegaskan bahwa sensor resmi Swedia tidak berhak melakukan penyensoran terhadap segala hal yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal-hal yang artistik. Sung­guhpun demikian seperti saya ke­mukakan juga, surat-surat kabar Swedia yang terkemuka dengan terang-terangan mengambil sikap mencela sistem sensor, kecuali terhadap hal-hal yang langsung mengenai pertahanan keamanan. Mereka menanyakan mengapa harus ada badan sensor film, jika tidak ada badan yang mengawasi pers, radio, sandiwara, opera dan pertunjukan-pertunjukan musik. Mereka menuntut supaya kebebasan berpikir berbicara dan menjalankan kegiatan kesenian haruslah tidak dikekang. Masih adanya sensor dalam tahun 1950 (tahun mereka mulai mengadakan kampanye) adalah suara penghinaan terha­dap demokrasi Swedia. Mereka juga mengemukakan alasan, bahwa dasar undang-undang film itu disusun empat puluh tahun, yang lewat dan sesungguhnya pada saat-saat ini film sebagai medium pernyataan kesenian telah mencapai kedewasaannya dan haruslah diberikan kebebasan.


Golongan yang pro sensor di Swedia masih tetap bertahan dengan alasan, bahwa film memang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap golongan-golongan masya-rakat, daripada buku-buku pers, ra­dio, atau sandiwara. Meskipun demikian, mereka pun nengakui bahwa seharusnya tidak ada sensor terhadap pikiran-pikiran (idea-idea) atau hal-hal yang artistik. Mereka cuma mempertahankan sensor, mengadakan garis-garis batas tentang apa yang boleh dilihat oleh semua orang dan apa yang boleh dilihat oleh anak-anak di bawah umur.


Gilbert Seldes dalam majaiah The­ater Arts (Agustus 1951) dengan tandas mengupas sistem sensor di Amerika Serikat, tentang bermacam-macam sensor resmi dan tidak resmi. Sudah saya kemukakan dalam karangan yang lalu. Tetapi yang paling menjadi duri tajam dalam mata Seldes ialah kode produksi yang menjadi pedoman sensor bagi Johnston Office. Menurut Seldes, kode itu memang sesuai dengan ukuran-ukuran moral yang dianut orang Amerika biasa, campuran dari ukuran moral orang-orang puritan, orang-orang Katolik dan orang-orang gologan tengahan. Tetapi ukuran moral itu bukanlah ukuran yang mereka praktekkan sehari-hari, melainkan cuma yang mereka angan-angankan untuk dipraktekkan oleh orang lain. Seldes mengambil salah satu contoh di mana "Film tidak seharusnya seolah-olah membenarkan perhubungan kelamin (seks) yang rendah sebagai sesuatu yang biasa, tetapi apakah yang disebut rendah tanya Seldes.


Akibat dari kode ini ialah memaksa film-film untuk mempertunjukkan cinta dan perkawinan sebagai sesu­atu yang tidak punya "seks" sama sekali. Dengan demikian kode ini menjadi penghalang bagi si penulis untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan manusia. Di sini letak bahaya yang sebenar-besarnya, bahwa si penulis tidak lagi menjadi pencipta dalam arti yang sebenar-benarnya. Si penulis buat si penonton bukan lagi dapat dijadikan penunjuk jalan, karena dia tidak punya kesanggupan lagi untuk memberi penerangan tentang hakikat kehi­dupan si penonton. Si penulis cuma bisa mengarahkan perhatian penon­ton kepada soal-soal yang tak dikenalnya dengan suatu keyakinan. Ini berarti bahwa si penulis mungkin dapat memberikan hiburan sementara kepadanya, tetapi juga bisa menyesatkan dia dari jalan yang benar. Seperti telah menjadi kenyataan dalam kebanyakan film-film Amerika, mau tidak mau kita mendapat kesan bahwa kode itu telah membatasi penciptaan seniman-seniman yang bercita-cita dan bagi mereka yang mau menuruti kode kelihatan usaha untuk menimbulkan keadaan-keadaan yang banyak sekali tidak sesuai, malahan bertentangan dengan kenya­taan sehari-hari.


Menurut Seldes, senjata demokrasi yang terbesar ialah perasaan yang bertanggung jawab, tiap orang mempunyai hak bicara, kecuali jika dia mempergunakan haknya itu tidak semestinya. Tetapi sensor film di Amerika sekarang ini, berbagai-bagai bentuknya. Ada sensor yang resmi dari pihak pemerintah daerah, ada yang preventif dari Johnston Office, dan ada yang resmi dalam bentuk pemboikotan golongan-golongan tertentu, protes-protes dan tuntutan-tuntutan dalam pengadilan. "Segala vitamin dan zat-zat mujarab (dari film-film) telah diperas keluar dan apa yang seharusnya menjadi makanan kita masing-masing. tidak lagi memberikan bahan-bahan hidup yang kita perlukan."


Telah saya ajukan beberapa pendapat mengenai pro dan kontra diberbagai negara demokrasi. Kiranya tidak perlu saya beri komentar, bahwa dari contoh-contoh itu dapat kita tarik kesimpulan mengenai keadaan sen­sor di Indonesia ini. Sementara itu saya gembira membaca karangan Mr. Maria Ulfah Santoso dalam harian Pedoman (22 Januri 1955 tentang kedudukan panitia sensor karena telah memberikan kepada saya pegangan-pegangan yang nyata buat menyusun karangan saya yang terakhir mengenai masalah sensor ini. Dan saya kira tidak akan ada lagi timbul anggapan, bahwa saya mendasarkan tulisan-tulisan saya atas duga-dugaan belaka.




(Dikutip dari buku Usmar Ismail "Mengupas Film" Penerbit Sinar Harapan)

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia