Pencarian pada:
 
Detail Cantuman artikel
Judul : Ada Apa dengan Perfilman Indonesia? (Bagian I)
Gambar : [ Tidak dicantumkan ]
Penulis : Oleh : Bambang Eko Nugrahanto
Subjek : Perfilman Indonesia
Kata Pengantar:

KabarIndonesia - Artikel ini merupakan rangkuman penulis dari beberapa topik makalah yang disampaikan beberapa pembicara dari kalangan sineas dan pengamat film, antara lain: Mira Lesmana (sutradara & produser), Riri Riza (sutradara), Nan T. Achnas (akademisi) dan M. Abduh (pengamat film) dalam sebuah seminar memperingati Hari Film Nasional (30 Maret 2007) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sehubungan dengan panjangnya artikel ini, maka penulis membuatnya menjadi dua bagian.


Sekilas Perkembangan Film Indonesia


Pada tanggal 5 Desember 1900, sistem bioskop dipraktekkan di daerah kolonial Hindia Belanda. Di tahun 1926, film pertama yang diproduksi di Bumi Indonesia, Loetoeng Kasaroeng. Selanjutnya, pasangan bintang film berdarah Indonesia pertama, Roekiah-Raden Mochtar berperan di film karya Albert Balink yang berjudul Terang Boelan di tahun 1938.



Setelah periode kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 31 Maret 1950, Usmar Ismail mendirikan Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia). Film Darah dan Doa diproduksi, pengambilan gambar pertama dilakukan pada tanggal 30 Maret, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional dan baru diakui pemerintah, pada masa pasca reformasi di tahun 1999.



Ajang Festival Film Indonesia untuk pertamakalinya, diselenggarakan pada tanggal 20 Maret-5 April 1955, Lewat Djam Malam menjadi film terbaik FFI saat itu. Festival Film Indonesia (FFI) sempat mengalami pasang surut selama beberapa kali. Mandek dalam waktu yang cukup panjang, hingga tahun 1973 FFI kembali digelar, lalu bertahan cukup lama, hingga mandek kembali pasca tahun 1992.



Hal disebabkan, karena terlalu banyak peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap kontrol sosial dan budaya khususnya, industri perfilman yang diterapkan. Hingga akhirnya, membelenggu perkembangan industri perfilman tanah air di masa itu, dan ketidakjelasan skema investasi film di Indonesia, tidak hanya membuat produksi film Indonesia mandek.



Perkembangan Film Indonesia Pasca Reformasi



Semuanya ini dimulai pada tahun 1998, saat film Kuldesak, proyek omnibus Riri Riza, Rizal Mantovani, Mira Lesmana dan Nan T. Achnas selesai pembuatannya dan memperoleh sambutan yang hangat dari generasi muda yang haus akan tontonan lokal di berbagai jaringan bioskop tanah air, jelang akhir tahun 1999.



Di awal tahun 2000, pencerahan pun mulai terjadi pada dunia perfilman di Indonesia, dengan jumlah penonton yang merangkak naik tajam untuk film-film, seperti: Petualangan Sherina, Jelangkung, dan Ada Apa Dengan Cinta. Lalu, mulailah produksi film-film Indonesia, bergulir dari karya insan-insan sineas muda Indonesia.



Melihat perkembangan yang semakin pesat tersebut, maka di tahun 2004, FFI kembali digelar dengan sebuah misi besar. Namun, pelaksanaannya masih banyak bolong di sana-sini. Pada bulan Desember 2006, penyelenggaraan FFI dan kriteria pemilihan filmnya, justru semakin tidak jelas dan memburuk.



Puncaknya, pada tanggal 3 Januari 2007, para sineas yang aktif membuat film di era pasca Orde Reformasi mengembalikan piala-piala Citra yang pernah diperoleh sejak tahun 2004 dan menuntut pemerintah untuk segera membenahi kebijakan perfilman nasional [Lihat artikel Kabar Indonesia, edisi 22 Januari 2007,04:46:04 WIB yang bertajuk Protes Festival Film Indonesia (FFI) 2006/Http.://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=9&dn=20070122012801] .



Para sineas film ini, lantas bergabung dalam sebuah organisasi yang mereka bentuk, Masyarakat Film Indonesia (MFI), sebagai wadah dan forum untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan nasib perfilman nasional yang cukup memprihatinkan. Untuk mengenal lebih lanjut keberadaan organisasi MFI dan visi-misinya, Anda dapat kunjungi situs MFI:http.://www.masyarakatfilmindonesia.org/



Film Indonesia & Kebijakan Pemerintah



Setelah dibubarkannya Departemen Penerangan (Deppen) pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), masalah perfilman yang penataannya berada di bawah kendali Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar). Namun, Undang-Undang (UU) Film yang dibuat pada masa Orde Baru, yaitu UU No.8 Tahun 1992, masih menjadi dasar acuan regulasi perfilman di Indonesia.



UU ini dibuat untuk menggantikan regulasi tentang film yang dipakai Indonesia, sejak masa kolonial Belanda, yaitu Filmordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 No. 507) dan UU No.1 Pnps, Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622).



Mulai dari ketentuan umumnya saja, UU No.8 Tahun 1992 ini, telah membatasi ruang gerak perfilman Indonesia. Apalagi, melihat perkembangan estetika, teknologi dan kehidupan berdemokrasi sekarang. Dasar, arah, tujuan, serta isinya tidak menjamin kebebasan berekspresi, seperti yang tertera dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.



Hingga saat ini, pemerintah belum menjalankan fungsinya, dengan memberikan kebijakan yang mendukung perkembangan film Indonesia, baik dari segi pendidikan film, ekonomi dan industri, maupun pencanangan strategi kebudayaan dalam melindungi film nasional.



Pendidikan Perfilman



Hingga tahun 2007 ini, Indonesia hanya memiliki satu sekolah film untuk populasi penduduknya yang berjumlah hampir 250 juta jiwa, yaitu Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Sementara itu, di India memiliki 30 sekolah film, Korea Selatan mempunyai tujuh sekolah film, Filipina memiliki lima sekolah film dan Iran ada dua sekolah film.



Di banyak negara terbukti, bahwa industri kreatif adalah industri yang paling bisa bertahan di masa resesi atau krisis ekonomi. Contohnya, di India, Kolombia, Iran dan masih banyak lagi. Sangat disayangkan, apabila perfilman di Indonesia tersendat perkembangannya, karena faktor pendidikan. Pendidikan film bisa juga, ditempuh dengan jalur non-formal, seperti: pelatihan-pelatihan teknis dan penulisan skenario.



Dewasa ini, banyak pekerja film aktif yang juga membagi pengetahuan filmnya dalam pelatihan-pelatihan non-formal, seperti ini, yang banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas film, maupun sekolah-sekolah menengah dan klub film di universitas-universitas. Kita membutuhkan kebijakan yang mendukung perkembangan pendidikan film. (BERSAMBUNG)

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia