Pencarian pada:
 
Detail Cantuman artikel
Judul : Tiga Simpul Utama Perfilman Indonesia
Gambar : [ Tidak dicantumkan ]
Penulis : Budiyati Abiyoga
Subjek : Film

Media komunikasi massa perlu dibangun dengan pendekatan industri un-tuk dapat melanjut dan mencapai seluas mungkin massa. Untuk itu, Perfilman Indonesia bisa dipetakan melalui Industrial Triangle dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai titik sentral industri. Tiga simpul utama yang mem-bangun segitiga ini adalah: Simpul Masyarakat yang Mengapresiasi, Simpul Usaha/Bisnis, dan Simpul Pemerintah yang Memfasilitasi. Disamping itu ada unsur penunjang industri, antara lain: Pen-didikan Formal dan Non Formal; Research & Development; Pengarsipan; Pendanaan, Asuransi. Gagasan Pembangunan Per­filman Indonesia berikut ini, saya sajikan dalam kerangka pemetaan tersebut.

VISI, MISI, TUJUAN PEMBANGUNAN PERFILMAN
Secara nasional, Pembangunan Per­filman harus menjadi satu kesatuan yang mendukung Pembangunan Bangsa dan Negara (Nation & State Building), yang seyogyanya tercermin dalam proses berkarya serta hasil karya film sebagai produk seni budaya. Perlu menjadi Visi, bahwa kondisi sosial budaya, peri kehidupan dengan nilai-nilai manusiawi yang kita berikan di dalamnya, akan tercermin dalam napas-napas kita di keseluruhan kegiatan, keseluruhan proses dan hasil karya film kita sebagai produk seni budaya.
Dengan demikian, menjadi Misi bahwa Pembangunan Perfilman dapat mendukung pengembangan dua aspek dalam peri kehidupan, yaitu sistem sosial dan kondisi lingkungan yang membumi, sebagai potensi nyata pembangunan bangsa dan negara kita. Kebhinekaan, persatuan dan kesatuan di antara multi etnik (lebih dari 500 etnik seluruh Indonesia), pemeliharaan kearifan lokal/ tradisional, perjuangan memperpendek jurang SES level yang berbeda, mengutamakan titik-titik persamaan daripada perbedaan, perjuangan hak azasi yang seimbang dengan kewajiban publik, perjuangan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Bagai-mana interaksi sistem sosial dengan lingkungan kita: penanggulangan pe-rusakan, pencemaran, eksploitasi ber-lebihan terhadap sumber-sumber alam, hutan, gunung, laut, pantai, sungai, fauna-flora, perkotaan, pedesaan, urbanisasi; pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
Untuk itu, SDM sebagai titik sentral bersama ketiga Simpul yang membangun industri, harus memiliki kemampuan (keberdayaan) berperan aktif melalui Perfilman Indonesia yang mendukung pengembangan nilai-nilai sosial dan kualitas lingkungan sebagai upaya pembangunan bangsa dan negara (nation and state building). Kondisi keberdayaan ini perlu menjadi Tujuan Pembangunan Perfilman Indonesia.
MASYARAKAT YANG MENGAPRESIASI
Apresiasi Masyarakat sebagai kon-sumen dapat diukur antara lain untukfilm bioskop adalah jumlah penonton, jumlah bioskop yang memutar dan periode pemutaran; untuk film TV, program rating dan channel share (terlepas dari pro kontra survey yang dilaksanakan pihaknon audit, yang seringkali dikritisi Effendi Gazaly di Republik Mimpi); untuk home video, jumlah penjualan. Apresiasi dari masyarakat juga terwujud melalui publik yang terorganisir, komunitas, atau forum-forum komunikasi perfilman, sekedar contoh saja adalah Kine Klub (sekolah-sekolah, perguruan tinggi, paguyupan lokal), Konfiden (dan banyak kelompok independen lain), dan sejak setahun yang lalu terkait dengan kasus penjurian FFI 2006 muncul forum Masyarakat Film Indonesia (MFI). Apresiasi dari masyarakat dilengkapi dengan penilaian kualitas dan penghargaan melalui berbagai Festival Film di Indonesia yang dalam skala nasional adalah Festival Film Indonesia (FFI), kemudian kita mengenal Festi­val Film Bandung (FFB), Festival Film Video Independen Indonesia (FFVII), Festival Film Independen Indonesia (FFII), Panasonic Awards, MTV Awards, dan berbagai festival dan/atau penghargaan dari kine klub, komunitas, media cetak, media elektronik. Festival-festival film lokal, nasional sampai regional (Asia, Asia Pasifik) dan internasional, sekarang ini mewarnai dengan sangat kuat perkem-bangan apresiasi masyarakat terhadap perfilman di Indonesia.
Kita bersyukur bahwa dari penguku-ran maupun pengamatan secara umum di atas, apresiasi masyarakat meningkat dengan mencolok, hal mana merupakan salah satu indikasi mengenai membaiknya perekonomian Indonesia secara umum, yang memungkinkan publik menyediakan dana untuk keperluan sekunder, hiburan film. Banyak film yang dikritisi sebagai film yang membodohi publik, yang mempunyai muatan seks atau sadisme berlebihan, pada kenyataannya diminati masyarakat dan menjadi mainstream industri. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya kecenderungan sejumlah film bioskop dan program TV yang lebih membumi, ternyata mampu melakukan penggeseran membentuk mainstream baru. Kondisi ini-yang mencerminkan proses pemberdayaan publik - perlu dijaga dan lebih ditingkat-kan sesuai tujuan di atas.
 
Publik yang memahami, memperjuangkan dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya akan memberikan penyikapan berbeda dengan publik yang apatis, apriori, atau nrimo. Publik yang berdaya, akan mempunyai kemam­puan untuk memilih karya film yang (diapresiasinya, akan kritis terhadap perkembangan perfilman, akan mampu melakukan self censorship dalam mengapresiasi film untuk kepentingan dirinya dan lingkungan sosialnya.
Apresiasi dari tokoh masyarakat terhadap film-film yang baik seperti ditunjukkan oleh Presiden Susilo Bambang Yuhoyono, Wakil Presiden Yusuf Kalla dan sejumlah Menteri, Ketua MPR, mantan Presiden Habibie, dan tokoh-tokoh lain, telah diberitakan secara luas karena ketokohannya, sehingga sangat mendukung iklim pemihakan pada film Indonesia. Hal ini diharapkan dapat diikuti lebih luas oleh tokoh-tokoh di Ibukota maupun di Daerah-daerah.
Di samping itu, TV Publik (TVRI dan TVE/TV Edukasi di bawah Departemen Pendidikan Nasional) seyogyanya dapat berperan besar dalam upaya pember-dayaanpublik,tentunyadengandibarengi upaya pemberdayaan internalnya.
SIMPULUSAHA/BISNIS
Untuk film bioskop, simpul bisnis bermuara di perbioskopan, sedangkan untuk film TV bermuara di stasiun TV, dan untuk home video di tempat-tempat/agen penjualanyangtidakterhitungjumlahnya. Sebagai satu rangkaian di dalam simpul ini ada berbagai jenis usaha yaitu Produser/ PHsebagaipembuatprodukdan Supplier/ Importir/Distributor sebagai pemasok; Pengusaha bahan baku, peralatan; Jasa teknik, studio, laboratorium; Advertis­ing Agency; Agen-agen/Koordinator penyedia artis, figuran, sfunf, pemain massal; Perusahaan Rekaman Video; Bioskop Keliling; Usaha rumah seperti catering, penyewaan sarana set/properti/ kostum/make-up, penyewaan kendaraan, penyewaan peralatan khusus, jasa special effect, jasa profesional yang terkait dengan hukum sampai jasa tradisional penangkal/ pawang hujan. Dewasa ini kita mengenal sejumlah organisasi unsur usaha/peru-sahaanproduksi/jasateknik/importir/bios-kop/bioskop keliling/TV Swasta.
Bioskop yang pada tahun 1990-an pernah mencapai jumlah lebih dari 3000, telah terus menerus merosot menjadi sekitar 600 pada tahun 2003, tetapi seka-rang ini tampak mulai stabil sekitar 800 bioskop, dan di samping Grup Sinepleks 21 serta usaha perbioskopan lain yang masih bertahan, muncul pula kelompok usaha bisnis baru Blitz di Jakarta dan Bandung yang memberi peluang diputarnya film-film alternatif seperti halnya Bioskop TIM 21 di Jakarta.
Unsur Usaha/Bisnis yang tumbuh marakmembawa konsekwensi persaingan makin ketat: SDM diperebutkan; iklan diperebutkan; program-program franchise diperebutkan; biaya program makin besar, sementara pendapatan iklan atau sponsor dan sumber-sumber investasi harus diba-gi dengan makin banyak persaing.
Yang memprihatinkan, sekarang ini masih banyak terjadi hal-hal yang ber-hubungan dengan pelanggaran etika bisnis, pelanggaran hak cipta, pemba-jakan karya cipta. Dengan demikian, upaya pemberdayaan simpul usaha perlu difokuskan pada penanggulangan hal-hal tersebut. Disamping itu, seiring dengan upaya pemberdayaan publik, diperlukan adanya bioskop-bioskop alternatif yang mungkin dapat diwujudkan melalui ker-jasama Pemerintah Daerah dan kelom-pok-kelompok usaha perbioskopan yang ada, dan dengan memberikan insentif bagi bioskop alternatif misalnya dalam bentuk pemutihan pajak.
Pengelolaan secara profesional men­jadi tuntutan bagi unsur usaha, jadi tum-puan utamanya bukan pada penyediaan dana. Unsur usaha harus mampu men-deteksi faktor eksternal/lingkungan yang menentukan trend yang diminati konsumen, yang relatif sulit karena seringkali sifatnya sesaat, banyak ketergantungan dengan aspek sosial budaya yang bukan semata ditentukan oleh kondisi dalam negeri tetapi juga kondisi global. Untuk mampu bersaing, unsur-unsur usaha juga harus mampu melakukan upaya efisiensi dan efektifitas dengan tetap menjaga kualitas produk dan pertimbangan pasar. Jasa asuransi untuk kesehatan dan kecela-kaan kerja dalam kegiatan perfilman perlu diakomodasi.
Organisasi unsur usaha perfilman/pe-rusahaan produksi/jasa teknik/importir/ bioskop/bioskop keliling/TV Swasta seper­ti halnya profesi kreatif dan manajemen, perlu diperkuat: pengurus perlu mampu menyalurkan aspirasi anggota, anggota perlu aktif mengikuti gerak organisasi, perlu ditumbuhkan adanya kebutuhan keanggotaan bukannya keharusan seperti di masa Orde Baru.
SIMPUL PEMERINTAH YANG MEMFASILITASI
Ketentuan Hukum di bidang per­filman adalah UU Perfilman No.8 Tahun 1992 yang dewasa ini perubahannya (atau perlu diganti?) sedang diperjuangkan oleh Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) di DPR. Di samping itu ada peraturan-peraturan lain yang terkait, seperti UU Penyiaran, Hak Cipta, Ketenagakerjaan, Kepabeanan dan Cukai, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidakSehat.
Berangkat dari kondisi yang ditum-buhkan semasa Orde Baru di semua sektor (bukan terbatas perfilman), maka iklim yang berkembang dewasa ini relatif masih berpusat pada pendekatan pem-binaan dari atas ke bawah (Upper Down). Erareformasi dengan segala konsekwen-sinya, harus diisi dengan perjuangan transformasi menuju kepemerintahan yang bersih (dean governance) di semua sektor, dengan menyadari sepenuhnya bahwa pengelolaan negara ini dibiayai sepenuhnya oleh rakyat, sedangkan masyarakat (termasuk swasta) harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Film bisa menjadi kekuatan pendoronguntuk iklim yang dicita-citakan itu. Pendekatan pembinaan harus diganti dengan pendekatan pemberdayaan. Hal ini harus tercermin dalam perubahan UU Perfilman (atau penggantinya).
Khususnya di bidang perfilman, mekanisme birokrasi antara lain dalam proses perijinan yang tidak berkepan-jangan sekarang ini sudah berjalan, dan jangan sampai kondisi ini mundur berbelit lagi seperti di masa lalu; perpajakan perlu layak, menghindari pajak ganda; keringanan pajak tontonan yang sudah diberikan di OKI Jakarta dan beberapa dae-rah perlu menjadi rujukan daerah-daerah lain; penghapusan bea masuk bahan baku yang sudah berhasil diperjuangkan perlu dilanjutkan dengan kemungkinan keringanan pajak lainnya; kemungkinan insentif untuk bioskop alternatif; penang-gulangan pembajakan/ Hak Cipta yang sudah terlindungi melalui UU, perlu sosialisasi dan intensitas penerapannya; Perlu dipertimbangkan kemungkinan bridging efforts dari Pemerintah (saya tidak menggunakan istilah bridging finance), untuk sektor usaha/bisnis agar dapat mengejar percepatan teknologi, terutama untuk jasa teknik yang masih banyak dikerjakan di luar negeri. Dan sebaliknya, memanfaatkan seoptimal mungkin kemampuan dalam negeri yang sudah dimiliki, seperti pengaturan untuk penggandaan copy film-film Indonesia dan film impor di Indonesia (menga-cu antara lain pengalaman perfilman di Perancis). Juga pengaturan untuk produksi film-film iklan yang dipertunjuk-kan di Indonesia untuk dikerjakan di dalam negeri dengan tenaga Indonesia dan sarana dalam negeri pula (yang sudah pernah diberlakukan pada masa Orde Baru); Pro aktif dalam menumbuhkan self censorship (pendekatan "pemberdayaan publik" sebagai upaya reformasi untuk merubah pendekatan "melindungi pu­blik", menghindari standar ganda dalam penilaian antar film Indonesia dan film impor, juga antar film Indonesia sendiri); Pemihakan kepada film Indonesia dengan menghindari peraturan yang mele-mahkan persaingan dalam era globalisasi. Juga mengisi celah-celah yang tidak/sulit terjangkau unsur usaha/bisnis seperti kegiatan Research & Development yang intensif dan menerus, pemberdayaan Sinematek Indonesia, pembuatan film-film alternatif untuk pemberdayaan publik dan yang dapat membawa nama Indonesia di peta perfilman internasio-nal; dukungan pada lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal yang telah menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan SDM (termasuk mendu-kung penerbitan ensiklopedi, buku-buku ilmiah dan populer, majalah profesional dan populer yang mengandung muatan idiil); pengiriman tenaga perfilman untuk pendidikan ke luar negeri dan pendatan-gan expert dan luar negeri; pemberdayaan publik/penonton/pemirsa melalui pening-katan kualitas tontonan/tayangan edukasi melalui TV publik. Pemerintah (Pusat dan Daerah)juga perlu mendukung program-program idiil dari sektor swasta baik untuk memproduksi film bioskop maupun film TV. Produk yang mendidik pun tetap perlu komunikatif dan menarik agar message sampai seluas mungkin pada penonton/ pemirsa. Dukungan juga perlu diberikan untuk kegiatan distribusi film sampai ke pelosok-pelosok nusantara. Pemerintah juga harus memberikan perhatian serius untukpemberdayaanBadan-badan Usaha Milik Pemerintah di bidang Perfilman.
PEMBERDAYAAN SDM
SDM Sebagai TitikSentral Industri saya utarakan berikutsetelah ulasan mengenai ketiga simpul di atas, untuk memudah-kan pemahaman mengenai keseluruhan industri yang bertumpu pada SDM yang berada di semua simpul. Kondisi SDM sebagai Titik Sentral Industri dewasa ini tercermin dari kondisi simpul-simpul industri. Termasuk yang memprihatin-kan adalah pelanggaran Hak Cipta oleh profesional, dan penyikapan yang kurang peka pada aspek sosial dan lingkungan.
SDM profesional yang berdaya, akan mempunyai kemampuan untuk memi-lih karya film yang akan dibuatnya, akan kritis terhadap perkembangan perfilman, akan mampu melakukan self censorship dalam memproduksi film.
Seiring dengan iklim yang favorable untuk ladang pesemaian SDM tersebut di atas, keberadaan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal merupakan faktor penentu untuk peningkatan kuantitas maupun kualitas (mencakup pengeta-huan, keahlian, ketrampilan dan wawasan sesuai Visi, Misi dan Tujuan di atas). Sangat penting adanya rujukan Standar Profesi, dan iklim untuk terselenggaranya efisiensi dan efektivitas. Di Indonesia setahu saya baru ada Pedoman Profesi (JobDescription) dari organisasi Karyawan Film danTelevisi (diputuskan melalui Kongres IX KFTTahun 1999) yang menurut penjelasan Ketua KFT Enison Sinaro sekitar setahun yang lalu mulai disempurnakan.
Organisasi-organisasi profesi karya-wan, artis, jurnalis film, juga perlu diper-kuat; pengurus perlu mampu menyalur-kan aspirasi anggota, anggota perlu aktif mengikuti gerak organisasi, perlu ditum-buhkan adanya kebutuhan keanggotaan bukannya keharusan seperti di masa orde baru.
JEMBATAN PEMERINTAH-MASYARAKAT
Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat (dalam hal ini masyarakat dalam arti luas termasuk swasta) seyogya-nya dapat difasilitasi secara intensif oleh Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Untuk lebih membangun iklim demokrasi, saya sarankan forum atau komunitas yang tidak terorganisir secara resmi tetapi mem­punyai potensi pengembangan seperti halnya Masyarakat Perfilman Indonesia (MFI), dapat dimungkinkan keberadaan wakilnya di BP2N.
Selamat atas penyelenggaraan Festival Film Indonesia 2007, menuju Perfilman Indonesia yang Berbudaya dan Berdaya.
*) Penulis adalah Tokoh Perfilman
 
 
 
 
 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia